Berita

Wakil Koordinator Pemenangan Pemilu Golkar Sumut, Irham Buana Nasution saat memberikan keterangan pers terkait pelaksanaan musda/RMOLSumut

Politik

Wakorbid Golkar Sumut: Tidak Memilih Ijeck Berarti Mengingkari Instruksi Airlangga Hartarto

KAMIS, 09 JULI 2020 | 22:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemilik suara yang tidak memilih Musa Rajekshah atau Ijeck pada Musyawarah Daerah (Musda) X Golkar Sumatera Utara berarti melawan instruksi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Sebab, diskresi yang diberikannya kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara itu merupakan bentuk dukungan terbuka dan dapat diartikan sebagai instruksi untuk memilih Ijeck.

Hal ini disampaikan Wakil Koordinator Pemenangan Pemilu Golkar Sumut, Irham Buana Nasution saat memberikan keterangan pers terkait pelaksanaan musda yang rencananya akan digelar di Jakarta.


“Kalau ketum sudah perintahkan memilih pak Ijeck, maka terlalu naif jika tidak memberikan suara kepada pak Ijeck. Karena itu sama saja mengingkari instruksi ketua umum,” katanya di Bros Cafe, Komplek Polonia Medan, Kamis (9/7).

Irham menegaskan, syarat untuk maju menjadi calon ketua DPD tingkat I salah satunya yakni menjadi kader minimal 5 tahun. Syarat ini memang tidak dipenuhi oleh Ijeck meskipin jika dirunut, Ijeck merupakan bagian dari keluarga besar Golkar karena aktif salah satu ormas Partai Golkar. Kemudian paman dari Ijeck juga sebelumnya merupakan Ketua DPD Golkar Sumut.

“Nah, karena itulah muncul diskresi dari Ketua Umum sehingga pak Ijeck bisa maju dan tentunya kita harapkan nantinya musda berjalan dengan aklamasi,” ujarnya dilansir Kantor Berita RMOLSumut.

Musda X Golkar Sumatera Utara akan digelar pada 23 Juli 2020 di Jakarta. Kepastian mengenai hal ini disampaikan Irham Buana yang didampingi beberapa petinggi Golkar Sumut lainnya seperti Hanafiah Harahap, Riza Fahrumi Tahir, Ihwan Habib Nasution dan beberapa politisi Golkar Sumut lainnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya