Berita

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono/Net

Nusantara

RPJMD Diusulkan Perubahan, Ini Saran Ketua Komisi A DPRD DKI

KAMIS, 09 JULI 2020 | 16:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan perubahan  Peraturan Daerah Nomor 1/2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2020.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mujiyono menyatakan, melihat data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 memang diperlukan perubahan RPJMD 2017-2022.

Hal itu dikarenakan terjadi proyek penurunan PAD yang sangat signifikan dan selama tahun 2020 hampir semua program pembangunan mengalami penundaan.


"Target dan sasaran pembangunan yang tertunda sebagai akibat dari terjadinya pandemik Covid-19, khususnya selama tahun 2020 harus dapat disesuaikan kembali dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya," ujarnya dilansir Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (9/7).

Politisi Demokrat itu pun mengingatkan agar perubahan RPJMD 2017-2022 tidak diarahkan untuk mengakomodir program-program baru yang tidak tercantum dalam RPJMD sebelumnya seperti penyelenggaraan ajang balap mobil listrik international (Jakarta E-Prix).

Melihat capaian program pembangunan dalam RPJMD 2017-2022 selama 2,5 tahun terakhir, Mujiono pun memberikan masukan kepada Pemprov DKI untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan.

"Program Penanganan Banjir harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi program prioritas dalam perubahan RPJMD 2017-2020 seperti program-program pembangunan waduk dalam kota, vertikal drainase, dan sebagainya," jelasnya.

Saat ini pun Pemprov DKI memasang target ambisius untuk meningkatkan jumlah pelaku kewirausahaan, yakni sebanyak 46.554 wirausaha baru per tahunnya.

"Program ini harus dievaluasi kembali pelaksanaannya karena realisasinya jauh dari target yang diterapkan," sambung Mujiyono.

Selain itu Pemprov DKI perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola atau skema bisnis Penyediaan Hunian DP Nol Rupiah.

"Serta mencari terobosan kreatif agar jumlah unit DP Nol Rupiah yang berhasil dibangun dapat mencapai target yang diharapkan dalam RPJMD, yakni sebanyak 14 ribu unit," pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya