Berita

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono/Net

Nusantara

RPJMD Diusulkan Perubahan, Ini Saran Ketua Komisi A DPRD DKI

KAMIS, 09 JULI 2020 | 16:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan perubahan  Peraturan Daerah Nomor 1/2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2020.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mujiyono menyatakan, melihat data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 memang diperlukan perubahan RPJMD 2017-2022.

Hal itu dikarenakan terjadi proyek penurunan PAD yang sangat signifikan dan selama tahun 2020 hampir semua program pembangunan mengalami penundaan.


"Target dan sasaran pembangunan yang tertunda sebagai akibat dari terjadinya pandemik Covid-19, khususnya selama tahun 2020 harus dapat disesuaikan kembali dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya," ujarnya dilansir Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (9/7).

Politisi Demokrat itu pun mengingatkan agar perubahan RPJMD 2017-2022 tidak diarahkan untuk mengakomodir program-program baru yang tidak tercantum dalam RPJMD sebelumnya seperti penyelenggaraan ajang balap mobil listrik international (Jakarta E-Prix).

Melihat capaian program pembangunan dalam RPJMD 2017-2022 selama 2,5 tahun terakhir, Mujiono pun memberikan masukan kepada Pemprov DKI untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan.

"Program Penanganan Banjir harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi program prioritas dalam perubahan RPJMD 2017-2020 seperti program-program pembangunan waduk dalam kota, vertikal drainase, dan sebagainya," jelasnya.

Saat ini pun Pemprov DKI memasang target ambisius untuk meningkatkan jumlah pelaku kewirausahaan, yakni sebanyak 46.554 wirausaha baru per tahunnya.

"Program ini harus dievaluasi kembali pelaksanaannya karena realisasinya jauh dari target yang diterapkan," sambung Mujiyono.

Selain itu Pemprov DKI perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola atau skema bisnis Penyediaan Hunian DP Nol Rupiah.

"Serta mencari terobosan kreatif agar jumlah unit DP Nol Rupiah yang berhasil dibangun dapat mencapai target yang diharapkan dalam RPJMD, yakni sebanyak 14 ribu unit," pungkasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya