Berita

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono/Net

Nusantara

RPJMD Diusulkan Perubahan, Ini Saran Ketua Komisi A DPRD DKI

KAMIS, 09 JULI 2020 | 16:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan perubahan  Peraturan Daerah Nomor 1/2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2020.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mujiyono menyatakan, melihat data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 memang diperlukan perubahan RPJMD 2017-2022.

Hal itu dikarenakan terjadi proyek penurunan PAD yang sangat signifikan dan selama tahun 2020 hampir semua program pembangunan mengalami penundaan.


"Target dan sasaran pembangunan yang tertunda sebagai akibat dari terjadinya pandemik Covid-19, khususnya selama tahun 2020 harus dapat disesuaikan kembali dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya," ujarnya dilansir Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (9/7).

Politisi Demokrat itu pun mengingatkan agar perubahan RPJMD 2017-2022 tidak diarahkan untuk mengakomodir program-program baru yang tidak tercantum dalam RPJMD sebelumnya seperti penyelenggaraan ajang balap mobil listrik international (Jakarta E-Prix).

Melihat capaian program pembangunan dalam RPJMD 2017-2022 selama 2,5 tahun terakhir, Mujiono pun memberikan masukan kepada Pemprov DKI untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan.

"Program Penanganan Banjir harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi program prioritas dalam perubahan RPJMD 2017-2020 seperti program-program pembangunan waduk dalam kota, vertikal drainase, dan sebagainya," jelasnya.

Saat ini pun Pemprov DKI memasang target ambisius untuk meningkatkan jumlah pelaku kewirausahaan, yakni sebanyak 46.554 wirausaha baru per tahunnya.

"Program ini harus dievaluasi kembali pelaksanaannya karena realisasinya jauh dari target yang diterapkan," sambung Mujiyono.

Selain itu Pemprov DKI perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola atau skema bisnis Penyediaan Hunian DP Nol Rupiah.

"Serta mencari terobosan kreatif agar jumlah unit DP Nol Rupiah yang berhasil dibangun dapat mencapai target yang diharapkan dalam RPJMD, yakni sebanyak 14 ribu unit," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Kejagung Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi BGN

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:12

Karhutla Tak Cukup Dipadamkan, Harus Dicegah dan Diusut

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:00

Bung Karno Sang Orator

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:38

Tangis Megawati Pecah saat Wajah Bung Karno Muncul di Langit Gelora Bung Tomo

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:20

Jangan Takut, tapi Tetap Waspada soal Isu Rusuh Agustus Jilid II

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:07

15 Saksi Dugaan Penyalahgunaan Pelimpahan Nomor Porsi Haji 2026 Diperiksa

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:33

Tim Hukum Hukum Ungkap 30 Pelanggaran Penanganan Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:20

DSI Resmi Beroperasi, Ini Jajaran Direksi dan Komisarisnya

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:02

Soekarno Cup 2026 Libatkan 400 Talenta Muda

Selasa, 25 Agustus 2026 | 01:31

Mustahil Sjafrie Larang Mahasiswi Unhan Berjilbab

Selasa, 25 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya