Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Utut Ardianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto saat jumpa pers/RMOL
Fraksi PDI Perjuangan secara resmi telah mencopot Rieke Diah Pitaloka sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg). Posisi diganti oleh Komjen (Purn) Muhammad Nurdin.
Rotasi itu sebagaimana disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Utut Ardianto saat jumpa pers di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Lt 7, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).
"Kemarin fraksi meluncurkan surat ke Kesetjenan yang isinya pergantian pimpinan Baleg kami, yaitu Wakil Ketua Baleg kami dari saudari Rieke Diah Pitaloka kepada Bapak Komjen Purn M Nurdin," ujar Utut Ardianto.
Utut mengatakan, pergantian pimpinan Baleg dari Fraksi PDI Perjuangan sebatas rotasi dan penyegaran di internal fraksi. Apalagi, pimpinan Baleg dalam waktu dekat banyak tugas-tugas berat yang mesti diemban, antara lain RUU Omnibus Law hingga RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
"Baleg akan penuh dengan tugas-tugas berat. Kalau kita liat omnibus law sudah mendekati titik-titik yang krusial. Selain omnibus tentu saja ada RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)," tuturnya.
Utut menilai M. Nurdin yang berlatar belakang polisi dan pernah menjadi kapolda dua kali berturut-turut mampu karena dianggap terbiasa mengawasi.
"Apakah itu berarti Mbak Rieke dianggap tidak mampu? Tidak! Tetapi konsekuensi pasukan yang kita tingkatkan secara intermental sesuai dengan bidangnya," ucapnya.
Utut menegaskan, DPP PDI Perjuangan mengapresiasi Rieke Diah Pitaloka yang telah berjuang di Pimpinan Baleg DPR RI. Sebab, rotasi dalam partai politik merupakan hal biasa sebagai upaya penyegaran kebutuhan partai sesuai kompetensinya masing-masing kader.
"Apakah pernah terjadi rotasi, nih Pak Utut dulu dari Ketua Komisi X dipindah ke Komisi XI dirotasi. Jadi ini dari DPP partai kita juga harus menempatkan prajurit-prajurit yang memang sesuai kompetensinya. Kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mbak Rieke Diah Pitaloka dia sudah telah berjuang habis-habisan," tuturnya.
"Jadi penugasan-penugasan seperti ini sering terjadi dan memang peruntukannya juga ada masa-masanya," demikian Utut Ardianto.
