Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJO), HM Darmizal MS, meminta menteri yang tidak perform untuk mundur dari jabatannya daripada menunggu dipecat/Istimewa
Ada perubahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam dua periode pemerintahannya. Terutama terkait pergantian para menteri yang dianggap punya performa kurang memuaskan.
Menurut Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJO), HM Darmizal MS, pada periode pertama Jokowi lebih banyak action dalam bekerja. Bahkan, tanpa banyak bicara mantan Walikota Surakarta itu langsung melakukan reshuffle, mengganti menteri-menteri yang lamban bekerja dan minim prestasi.
"(Pada periode pertama) Presiden Jokowi tidak segan-segan mengganti menteri yang tidak berkompeten dan tangkas dalam bekerja," kata Darmizal, melalui keterangannya, Kamis (9/7).
Saat itu, lanjut Darmizal, hasilnya terlihat nyata. Pembangunan dalam segala hal terlihat bergerak begitu cepat. Terutama sektor infrastruktur.
Hal ini, diungkap Darmizal, juga diakui oleh Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad. Di mana Mahathir menyebut "Untuk pertama kalinya kita tertinggal dari Indonesia dalam pembangunan".
"Namun pada periode kedua ini, Jokowi lebih lembut dan halus seperti orang Solo yang penuh tata krama dan
ewuh pakewuh. Presiden terlihat lebih ingin mengajak anak buahnya sebagai
team work andal. Punya pandangan dan semangat yang sama, yaitu
sense of crisis terhadap keadaan terkini di masa pandemik corona yang belum mereda," ungkap Darmizal.
Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini menilai, arahan Presiden Jokowi terkait kinerja para pembantunya dilakukan secara berulang dalam waktu berdekatan. Yakni pada 18 Juni, yang diunggah 28 Juni, dan pengarahan "ganti channel" pada 7 Juli.
Hal itu menjadi suatu pertanda kuat, arahan pertama preside tidak dijalankan. Sehingga Jolowi turun langsung berhadapan dengan pejabat eselon 1 kementerian yang punya dana besar.
"Pidato Presiden Jokowi pada 18 Juni dan 7 Juli terasa sebagai lonceng kematian bagi para menteri yang lemot dan minim prestasi. Ungkapan presiden tersebut adalah sinyal kuat atau penegasan perlunya pembantu beliau menciptakan tradisi baru, yaitu mundur atau berhenti sebelum diberhentikan," tegas pria berdarah Minang ini.
Lebih lanjut, dijelaskan Darmizal, seorang menteri sebagai orang yang mengerti dan pelaksana teknis harus lebih peka melihat bahasa tubuh presiden. Menteri, harus responsif tanpa perlu menunggu arahan apalagi perintah.
"Presiden Jokowi telah menjalankan tata krama 'ngewongke wong' atau memuliakan orang. Beliau tidak ingin terkesan grasa-grusu untuk memecat menterinya di masa sulit. Oleh karenanya, sudah semestinya menteri menjawab dengan bijak, budaya tahu diri atau tahu diuntung, yaitu berhenti menjadi beban presiden dan mundur," tambahnya.
Masih menurut Darmizal, mundur dari jabatan adalah sangat bijak bagi menteri yang tidak perform. Akan jauh lebih terhormat daripada diberhentikan atau dipecat melalui reshuffle kabinet.
"Berikan kesempatan kepada presiden untuk memilih orang yang lebih kompeten, visioner, dan punya terobosan-terobosan yang genuine, karena waktu yang semakin sempit," urai mantan Pimpinan Komisi Pengawas Partai Demokrat ini.
"Rasanya kok sayang sekali dan ruginya bangsa kita ini. Ada orang yang tidak dikenal sebelum dan setelah diangkat menteri, dapat kehormatan menjadi pembantu Presiden. Namun tidak berprestasi dan berkinerja tidak sesuai harapan," ucapnya.
Ditambahkan Darmizal, mestinya arahan presiden yang berulang tersebut dijawab dengan kinerja atau menyerahkan kembali jabatannya.
Hal itu, dilakukan agar presiden punya waktu lebih cepat untuk memilih orang yang lebih berkompeten kemudian berlari kencang sebagai pembuktian bahwa mereka punya
sense of crisis dan sanggup bekerja dengan prestasi.
"Saya sepakat dengan yang disampaikan pengamat politik dan hukum dari Univertas Nasional (Unas) Jakarta, Saiful Anam, yang mengatakan bahwa tepat sekali reshuffle adalah obat pahit yang manjur bagi Jokowi saat ini," demikian Darmizal.
