Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Mohammad Nasir Djamil/Net
Kemarahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni lalu belum berbuah apa-apa. Termasuk ancaman untuk mereshuffle kabinet juga belum terealisasi.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Mohammad Nasir Djamil bahkan menyebut ancaman itu seperti petir yang menggelegar sebelum hujan turun.
"Petirnya kedengaran, tapi hujannya belum turun," kelakarnya saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (9/7).
Menurut legislator asal Aceh ini, tidak terlampau sulit bagi presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja yang layak direshuffle. Apalagi publik sedang berharap ada laju kerja yang cepat dari Kabinet Indonesia Maju.
Nasir Djamil memprediksi ancaman reshuffle dari Jokowi baru akan terwujud pasca pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2020 mendatang. Baginya, satu tahun merupakan waktu yang ideal untuk Jokowi menyimpulkan siapa menteri yang tidak optimal bekerja, khususnya menangani Covid-19.
“Saya punya keyakinan paling lambat setelah pidato kenegaraan 16 Agustus 2020, Presiden Jokowi akan mengganti sejumlah menterinya. Setahun adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi,†ujarnya
Lebih lanjut, Nasir Djamil menyarankan kepada mantan walikota Solo itu hati-hati memilih menteri. Jokowi harus mengedepankan aspek integritas, kapabilitas, dan pengalaman para menteri.
"Di samping itu sosok yang akan dipilih itu memiliki jejaring yang kuat dan lebar. jejaring ini penting agar sang menteri mampu mengendalikan birokrasi dan program di kementeriannya," demikian Nasir Djamil.
