Berita

Ketua DPP PKB Ahmad Iman Syukri/Net

Politik

PKB Ingin Ambang Batas Presiden Di Angka Moderat 10 Persen

KAMIS, 09 JULI 2020 | 07:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Revisi RUU Pemilu yang merupakan inisiatif DPR RI akan masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dan ambang batas presiden atau presidential threshold.

Sejumlah partai politik mulai mengusulkan berapa angka yang pas untuk ambang batas keduanya. Kabar terakhir sebanyak tiga parpol besar meminta agar parliamentary threshold sebesar 7 persen, sedangkan untuk presidential threshold di angka 25 persen.

Khusus untuk ambang batas presiden, Ketua DPP PKB Ahmad Iman Syukri mengatakan bahwa partainya akan mematok angka yang moderat, yaitu 10 persen.


“PKB di angka moderat aja, 10 persen. 10 persen moderat, semua orang yang berpotensi dan punya kemampuan dan kualitas yang bagus untuk jadi calon pemimpin di Indonesia bisa bertarung,” ujar Iman di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (8/7).

Menurutnya, jika presidential threshold dipatok 20 persen, maka akan mempersempit dan menutup peluang bagi orang yang ingin berkompetensi dalam kontestasi Pilpres 2021.

“Dalam demokrasi itu, semakin banyak kompetisi semakin bagus, cuma harus ada batasan, tapi 20 persen terlalu besar. Idealnya 10 persen menurut saya,” katanya.

Sementara mengenai usulan presidential threshold dihapus, Iman mengaku tidak setuju. Bagaimanapun, sambungnya, ambang batas diperlukan, tapi tidak boleh menghambat calon.

“Perlu ada pembatasan, tapi pembatasannya jangan sampai terlalu menyebabkan orang-orang yang berpotensi, berkualitas, mampu menjadi calon pemimpin jadi terhambat karena diganjal sejak awal,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya