Berita

Ketua DPP PKB Ahmad Iman Syukri/Net

Politik

PKB Ingin Ambang Batas Presiden Di Angka Moderat 10 Persen

KAMIS, 09 JULI 2020 | 07:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Revisi RUU Pemilu yang merupakan inisiatif DPR RI akan masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dan ambang batas presiden atau presidential threshold.

Sejumlah partai politik mulai mengusulkan berapa angka yang pas untuk ambang batas keduanya. Kabar terakhir sebanyak tiga parpol besar meminta agar parliamentary threshold sebesar 7 persen, sedangkan untuk presidential threshold di angka 25 persen.

Khusus untuk ambang batas presiden, Ketua DPP PKB Ahmad Iman Syukri mengatakan bahwa partainya akan mematok angka yang moderat, yaitu 10 persen.


“PKB di angka moderat aja, 10 persen. 10 persen moderat, semua orang yang berpotensi dan punya kemampuan dan kualitas yang bagus untuk jadi calon pemimpin di Indonesia bisa bertarung,” ujar Iman di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (8/7).

Menurutnya, jika presidential threshold dipatok 20 persen, maka akan mempersempit dan menutup peluang bagi orang yang ingin berkompetensi dalam kontestasi Pilpres 2021.

“Dalam demokrasi itu, semakin banyak kompetisi semakin bagus, cuma harus ada batasan, tapi 20 persen terlalu besar. Idealnya 10 persen menurut saya,” katanya.

Sementara mengenai usulan presidential threshold dihapus, Iman mengaku tidak setuju. Bagaimanapun, sambungnya, ambang batas diperlukan, tapi tidak boleh menghambat calon.

“Perlu ada pembatasan, tapi pembatasannya jangan sampai terlalu menyebabkan orang-orang yang berpotensi, berkualitas, mampu menjadi calon pemimpin jadi terhambat karena diganjal sejak awal,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

OTT Tak Berarti Apa-apa Jika KPK Tak Bernyali Usut Jokowi

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:17

Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:00

Jokowi Tak Pernah Berniat Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:51

Integrasi Transportasi Dikebut Menuju Jakarta Bebas Macet

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:25

Lebih Dekat pada Dugaan Palsu daripada Asli

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:18

PSI Diperkirakan Bertahan Jadi Partai Gurem

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10

Dari Wakil Tuhan ke Tikus Got Gorong-gorong

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:24

Pertemuan Kapolri dan Presiden Tak Bahas Reshuffle

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:21

Amien Rais Tantang Prabowo Copot Kapolri Listyo

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:10

PDIP Rawat Warisan Ideologis Fatmawati

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:07

Selengkapnya