Presiden Joko Widodo diharapkan mulai mempertimbangkan unsur DPD dalam jajaran kabinetnya, jika jadi melakukan reshuffle/Repro
Wacana reshuffle kabinet yang belakangan menjadi diskursus publik telah merambah ke meja para Senator di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sejumlah anggota DPD RI pun menyampaikan perlunya Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan unsur ketiga dalam komposisi kabinet. Yaitu dari unsur DPD RI.
“Selama ini kan ada dua unsur, dari partai politik dan profesional. Nah, sudah saatnya ada unsur ketiga, dari DPD RI, yang selama ini bekerja untuk kepentingan daerah. Kami yang selama ini bergelut mewakili daerah, terdiri dari 136 tokoh yang dipilih dengan suara yang signifikan, sangat layak untuk terlibat langsung dalam mengambil kebijakan di eksekutif,†urai Senator asal Lampung, Bustami Zainudin, melalui keterangannya, Rabu (8/7).
Senada dengan Bustami, Senator asal Nusa Tenggara Timur, Angelo Wake Kako, menilai keterlibatan unsur DPD di dalam kabinet akan membuat keseimbangan wajah kabinet. Khususnya terkait keterwakilan daerah di eksekutif pemerintah pusat.
“Dan tentu ini akan memperkuat komposisi kabinet Presiden Jokowi. Bukan hanya sekadar representasi partai politik dan profesional, yang terkadang juga berlatar belakang pengusaha,†tukas Angelo.
Sementara Senator asal Sulawesi Tengah, Abdul Rahman Thaha, menilai anggota DPD yang memiliki daerah pemilihan jauh lebih luas dari anggota DPR RI tentu lebih memahami seluk beluk daerah. Terutama menyangkut disparitas pembangunan di wilayah yang mereka wakili.
“Apalagi Pak Jokowi sudah menyampaikan konsep pembangunan Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris. Kami yang melihat langsung bagaimana kondisi di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan,†ungkap Thaha.
Sebelumnya, Senator asal Kalimantan Utara, Hasan Basri, juga sudah mengingatkan publik, bahwa menteri dari unsur DPD sudah pernah ada. Tepatnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana pengelolaan beberapa Kementerian diberikan kepada perwakilan DPD sebagai representasi daerah.
“Sudah bukan rahasia lagi, memasuki bulan kedelapan, banyak hasil survei bahwa Kabinet Kerja Jokowi menunjukkan ketidakpuasan publik. Jadi kami mendorong juga kepada Bapak Presiden untuk bisa mengevaluasi menteri yang terindikasi rapor merah itu,†harap Hasan Basri, seraya menyatakan telah memiliki beberapa catatan tentang kinerja para menteri mitra Komite II.
Seperti diketahui, Pimpinan MPR RI menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7). Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan sempat menyinggung soal reshuffle kabinet.
Jokowi pun sempat mengungkapkan bahwa dirinya ingin jajaran menterinya bekerja secara maksimal. Terlebih, saat ini negara tengah mengalami krisis akibat pandemik virus corona baru (Covid-19).
“Secara implisit Bapak Presiden menginginkan kabinet ini bekerja maksimal. Secara implisit begitu. Jadi silakan diartikan, saya pikir itu,†tutup Syarief Hasan.
