Berita

Buronan Kejaksaan Agung Djoko Tjandra/Net

Politik

Buronan Bisa Keluar Masuk Indonesia, Saiful Anam: Rusak Negara Ini Kalau Bertekuk Lutut Di Bawah Tjoko Tjandra

RABU, 08 JULI 2020 | 14:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mudahnya buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) Djoko Tjandra memperoleh KTP Elektronik dan keluar masuk Indonesia dinilai adanya pihak tertentu yang sengaja melindunginya.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengaku curiga adanya pejabat tertentu yang menjamin Djoko Tjandra bisa seenaknya keluar masuk Indonesia.

"Iya jangan-jangan ada pejabat yang menjamin beliau untuk keluar masuk Indonesia. Ini kan bisa jadi ada pihak tertentu yang sengaja melindungi agar semuanya aman, tidak mungkin ia berani kalau tidak ada back up. Saya menduga ada petinggi yang sengaja melindungi dan menyetting ini semua," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/7).


Apalagi kata Saiful, Kejagung mengaku sudah mendeteksi keberadaan Djoko Tjandra yang telah masuk ke Indonesia sejak 3 bulan lalu.

Namun, Djoko Tjandra pun lepas dari pengawasan karena bisa datang langsung ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK).

"Peninjauan Kembali kan memang harus diajukan sendiri atau wajib datang pada sidang menurut Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 mewajibkan pemohon PK hadir di pengadilan, apabila tidak dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke MA. Ini jadi menarik apakah nanti pada saat jadwal sidang Djoko Tjandra akan hadir? Beranikah penegak hukum langsung menangkapnya?" tantang Saiful.

Saiful pun menilai, negara akan rusak jika bertekuk lutut oleh buronan seperti Djoko Tjandra.

Bahkan, Djoko Tjandra pun dengan mudah membuat dan memperoleh KTP elektronik dengan identitas namanya diubah, yakni dihilangkan huruf nama depannya menjadi Joko Tjandra.

"Saya kira rusak negara ini kalau negara bertekuk lutut dibawah Djoko Tjandra," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya