Proses Rekrutmen Komisioner KIA Dipantau Koalisi Masyarakat Sipil Aceh

Pemerintah Aceh tengah melakukan proses rekrutmen calon Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) periode 2020-2024. Hal ini dilakukan menjelang akhir masa bakti komisioner KIA periode 2016-2020.

“InsyaAllah kami akan berkerja terus. Setiap harinya kami memantau pendaftar yang mengirimkan berkas. Hari ini, sampai dengan pukul 10.00 WIB, sudah 34 orang yang mendaftar,” kata Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KIA periode 2020-2024, Marwan Nusuf, Selasa (7/7).

Marwan mengatakan, tim bekerja menerima berkas calon peserta seleksi sampai penutupan pendaftaran 10 Juli 2020 mendatang. Dalam rekrutmen ini, pihaknya akan melaksanakan seleksi secara terbuka dan transparan.

Terkait beberapa LSM di Aceh yang tergabung dalam kelompok kerja untuk integritas ikut mengawasi rekrutmen anggota KIA, Marwan mengaku tak bermasalah.

“Ya, tentu kami persilakan,” imbuh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh ini.

Sementara itu, Pokja yang berasal dari Koalisi Masyarakat Sipil Aceh, pada hari yang sama, melakukan pertemuan dengan Timsel Anggota KIA. Perwakilan Pokja dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan, pertemuan itu merupakan koordinasi awal.

“Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil akan melakukan proses pengawasan terhadap seleksi ini, termasuk akan melakukan tahapan tracking terhadap para kandidat,” kata Alfian, dilansir Kantor Berita RMOLAceh.

Kandidat yang akan ditelusuri rekan jejaknya adalah nama-nama yang lolos tahapan seleksi. Sebelum nama-nama tersebut dikirimkan ke Komisi I DPRA, maka pihaknya akan memberikan masukan terkait rekam jejak kandidat.

Masukan yang akan diberikan pihaknya, baik berupa masukan resmi maupun masukan yang dilakukan sambil berjalannya proses seleksi (on going), terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan integritas calon komisioner KIA.

“Kami juga membangun komitmen dan pansel juga sudah sepakat bahwa kandidat yang lolos memiliki mentalitas dan integritas yang kuat. Dan ini juga dalam rangka memperkuat keterbukaan informasi publik di level Pemerintah Aceh ke depan,” kata Alfian.