Berita

Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Wibawa Negara Dipermalukan Djoko Tjandra, Ubedilah Badrun Desak Jokowi Tegur Dua Menteri Ini

RABU, 08 JULI 2020 | 08:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wibawa negara telah dipermalukan oleh buronan Kejaksaan Agung yang dengan mudah lalu lalang di negeri ini. Langkah tegas harus segera diambil Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki wibawa negara tersebut.

Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun mendesak agar Jokowi menegur secara keras Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly Hamonangan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam kasus ini, Ubedilah Badrun menyoroti dua permasalahan yang terjadi. Pertama, soal bebasnya Djoko Tjandra masuk dan keluar dari Indonesia.


Bahkan, Djoko Tjandra sempat datang mengajukan sendiri permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020 yang lolos dari pantauan aparat.

"Ini menunjukan bahwa hukum di Indonesia masih diskriminatif dan tebang pilih. Orang-orang tertentu diberikan semacam kelonggaran karena diistimewakan," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/7).

Selain itu, sambung Ubedilah, berbagai pihak yang kecolongan memberi jawaban yang lucu. Bahkan ada yang mengklaim bahwa Djoko Tjandra mengubah nama identitas dengan menghilangkan huruf “D” pada kata “Djoko” menjadi “Joko”.

Mirisnya lagi, masih lanjut Ubedilah, identitas berupa KTP-el tersebut dibuat di Jakarta dengan sangat mudah diperoleh Djoko Tjandra.

“Saat ini semua sudah berbasis digital secara sistem. Jadi kalau sampai ada orang mengubah nama seenaknya apalagi seorang buronan, itu artinya ada masalah serius di administrasi kependudukan kita," jelas Ubedilah.

Atas alasan itu, Ubedilah meminta Presiden Jokowi untuk segera menegur keras Mendagri Tito Karnavian yang membawahi masalah administrasi kependudukan.

Jokowi juga harus menegur Menkumham Yasonna atas akses keluar masuk Indonesia yang bisa dengan mudah dilintasi seorang buron.

"Ini juga mestinya menjadi perhatian serius Jokowi sebagai presiden untuk menegur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Yasona Laoly,” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya