Lebih Banyak Timbulkan Masalah, Wagub Sumut Minta Imigrasi Perketat Pengiriman TKI

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal ke luar negeri hanya akan memunculkan masalah. Di antaranya berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi TKI di luar negeri, menjadi korban trafficking, juga menjadi beban anggaran pemerintah daerah dalam proses pemulangannya.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, saat menerima audiensi Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sumut Sutrisno beserta rombongan di Rumah Dinas Wagub Jalan Teuku Daud, Medan, Senin (6/7).

Menurut Wagub, selama ini ada beban anggaran dalam proses pemulangan TKI ilegal dari Malaysia dan negara lain akibat dampak Covid-19 harus ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Karena itu, ke depan Wagub meminta pada pihak imigrasi untuk lebih selektif lagi dalam hal pengawasan. Agar tidak ada lagi TKI yang bekerja ke luar negeri tanpa memiliki izin serta pengawasan di jalur tikus dan sebagainya.

Terkait pemulangan TKI, Kakanwil Kemenkum HAM Sumut, Sutrisno, menyambut baik saran-saran yang disampaikan Wagub Musa Rajekshah. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak KBRI di negara asal TKI. Imigrasi juga memberikan kelonggaran untuk para TKI ilegal untuk kembali ke Indonesia melalui jalur resmi.

“Karena aturan kita membolehkan itu dalam keadaan darurat seperti saat ini. Daripada mereka melalui jalur tikus yang lebih berbahaya,” ucap Sutrisno.

Pada kesempatan itu, Wagub juga mengapresiasi kunjungan Kakanwil terkait Talkshow Pelayanan Keimigrasian di Era New Normal.

“Kami mendukung sinergi yang baik dengan Kanwil Kemenkumham Sumut yang selama ini telah berjalan dengan baik,” kata Musa Rajekshah, dilansir Kantor Berita RMOLSumut.

Sebelumnya, Sutrisno juga menyampaikan tentang rencana kegiatan Talkshow Pelayanan Keimigrasian di Era New Normal bagi masyarakat Sumatera Utara minggu depan. Di mana Kakanwil dan Wakil Gubernur akan menjadi narasumber dalam acara Talkshow tersebut.

“Tujuannya untuk menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa Kanwil Kemenkumham Sumut sudah siap untuk melayani masyarakat pengguna Layanan Jasa Keimigrasian dengan Standar Protokol Kesehatan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,” jelas Sutrisno.