Berita

Presiden Joko Widodo marah saat rapat kabinet beberapa waktu lalu/Repro

Politik

Politisi PDIP: Buat Apa Ada Menteri Tapi Tak Paham Maunya Presiden

SENIN, 06 JULI 2020 | 21:38 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Evaluasi kinerja jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang tengah dilakukan Presiden Joko Widodo terus didukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai parpol pengusung utama.

Menurut politisi PDIP, Darmadi Durianto, evaluasi terhadap kinerja menteri yang lambat dan minim inovasi dalam menanggulangi dampak Covid-19 sudah tepat.

"Saat ini kita sedang menghadapi kondisi luar biasa dari pandemik Covid-19. Menteri-menteri harus lebih dipecut agar benar-benar kerja untuk rakyat," kata Darmadi, Senin (6/7).


Di sisi lain, kemarahan presiden dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu menunjukkan arah kebijakan presiden tidak dijalankan oleh para pembantunya. Ia pun menyoroti bidang kesehatan dan ekonomi yang dinilai tidak menunjukkan performa yang baik.

"Menteri di sektor ekonomi dan kesehatan memang perlu dievaluasi. Dua sektor ini yang paling memble," jelas anggota Komisi VI DPR RI ini.

Bukan tanpa alasan evaluasi perlu dilakukan. Baginya, lambatnya kinerja menteri telah mengganggu ritme kerja presiden yang ingin menyelesaikan persoalan dengan cepat. Oleh sebab itu, ia mendukung langkah tegas presiden, termasuk bila harus me-reshuffle kabinet. 

"Buat apa ada menteri tapi tidak bisa menerjemahkan keinginan presiden. Ini sangat mengganggu dan harus segera diambil tindakan yang terukur. PDIP mendukung penuh apapun yang akan dilakukan Presiden Jokowi, termasuk perombakan kabinet," tutup Darmadi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya