Berita

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Pulai Reklamasi Jakarta/Istimewa

Politik

Kecewa Anies Perluas Ancol, KPJ: Kenapa Enggak Sekalian Izinkan Semua Reklamasi!

SENIN, 06 JULI 2020 | 19:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Izin perluasan reklamasi Ancol yang diberikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan disesali Koalisi Peduli Jakarta.

Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutauruk pun menyoroti keputusan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur 237/2020 terkait izin perluasan kawasan reklamasi Dufan seluas 35 hektare dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas 120 hektare.

"Kenapa tidak sekalian saja izin reklamasi lain diberikan juga," kata Amos dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (6/7).


Ia pun menyinggung keputusan Anies yang juga pernah meloloskan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi dengan dalih memberikan kepastian hukum kepada pengembang.

Setidaknya, kata Amos, ada sekitar seribu unit rumah di pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta yang telah dibangun oleh pengembang tanpa IMB pada periode 2015-2017. Hal ini yang membuat Anies memilih untuk meloloskan IMB untuk para pengembang.

"Dia bisa saja mencabut Pergub tersebut agar rumah yang telah dibangun kehilangan dasar hukum dan membongkarnya. Namun, dia menilai yang hilang tidak hanya rumah, tetapi juga kepastian hukum bagi masyarakatnya," sesalnya.

"Keputusan untuk menandatangani Keputusan Gubernur 237/2020 sangat disesali. Di mana, kita berharap sosok Gubernur Anies Baswedan ini yang kita usung bersama warga Jakarta dengan segenap upaya menjadi kecewa," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya