Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang/Net
Pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK atas Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan beberapa jajarannya serta Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Unguria, ada reaksi dari Ismunandar untuk ajak pasangannya bahwa ada peran Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang juga yang diduga ikut dalam bagi-bagi proyek.
Sontak, pernyataan Ismunandar tersebut diklarifikasi oleh Kasmidi Bulang yang menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang bagi-bagi proyek yang dimaksud.
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra mengatakan, perilaku antar pasangan bupati dan wakil ini khususnya Ismunandar terkesan "buang badan", karena dalam sebuah organisasi semestinya pemimpin tertinggi yang paling bertanggung jawab atas sebuah keadaan, bukan malah melempar atau mengalihkan tanggung jawab pada bawahan.
"Walaupun diketahui dalam tindak pidana korupsi memang tidak bisa jalan sendiri," ujar Azmi Syahputra, Senin (6/7).
Buang badan biasanya digunakan karena menghindar atau menangkis serangan yang mengkritik atas kekurangberhasilan atau kegagalan dengan mengemukakan berbagai alasan, atau tarik pihak lain bahkan bisa jadi bersandar cermin dengan membandingkan pada kekurangberhasilan orang lain untuk dijadikan alasan.
Dari kejadian OTT ini, jelas Azmi Syahputra, terlihat ada masalah antara bupati dan wakilnya.
"Tida ada klik, saling punya nada kicauan yang berbeda apalagi diketahui ada rencana Bupati akan mencalonkan lagi pada pilkada periode berikutnya, seolah dari OTT ini mereka saling 'cari celah' untuk selamat diri masing-masing, biasanya sikap begini terjadi karena tidak lagi punya frekwensi yang sama, kemauan dan kebutuhannya sudah beda, bisa jadi ada perbedaan berkait visi, misi ,tujuan termasuk karena ada perbedaan yang tajam pada 'pendapatan'," tuturnya.
Menurutnya, sosok figur yang demikian jadi hambatan untuk jadi pemimpin di level yang lebih besar bila ada masalah cendrung memilih buang badan dengan bersandar atau bersembunyi pada kekurangberhasilan pihak lain, apalagi bila mencari "tumbal" untuk "dikambing hitamkan".
Semestinya pemimpin itu berani mengakui kesalahan, dan menyatakan ini tanggung jawabnya sebagai pimpinan, berani terbuka mempetakan hululisasi dan hilirisasi permasalahan, selanjutnya berkata "saya yang salah", bukan melempar pada orang lain.
"Hal ini berkaitan dengan mental pertahanan diri dan kualitas dirinya, walaupun sedang mengalami degradasi moral karena OTT dan membuat diri gagap. Kegalauan yang sejenis itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melempar tanggung jawab ke pihak lain. Seperti mengatakan, si anu saja juga ikut main dan bagi-bagi proyek, ini menuniukkan kegagalan pemimpinya dalam mengendalikan roda organisasi pemerintahannya," ujar Azmi Syahputra.
Sehingga, lanjt dia, jawaban buang badan dan sejenisnya menunjukkan kepada khalayak bahwa pejabat yang OTT cenderung menutupi kelemahannya, meniru kegagalan pihak lain (ikut budaya di OTT), bukan belajar dari pemimpin lain yang dengan keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Type pemimpin buang badan inilah yang disebut mempertahankan "kekeliruan kronis". Karenanya ke depan, pemimpin Indonesia harus sembuh dari type penyakit pejabat yang semodel dengan ini.
Yang perlu diperhatikan, dievaluasi atau dikloning adalah menyiapkan generasi penerus yang amanah, mengefektifkan keberhasilan tata kelola pemerintahan dan semakin cinta pada bangsa, menjalankan roda pemerintahan sesuai tujuan bangsa, bukan dengan mengikuti jalan dan arah kegagalan pejabat yang OTT.
"Cukuplah kegagalan-kegagalan dalam OTT sebelumnya dijadikan pelajaran yang mahal untuk merubah kegagalan menjadi kondisi yang lebih baik tanpa tertular lagi dengan tata kelola gagal dengan cara buang badan," ucap Azmi Syahputra.
"Cukuplah buang badan yang tepat hanya ada di lapangan hijau, ketika kiper menyelamatkan gawangnya dari serangan lawan, bukan buang badan ala pejabat korupsi dengan melimpahkan kesalahaan pada orang lain, alasan lain apalagi menyalahkan anak buah sendiri," tutupnya menambahkan.
