Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto membahas ekonomi terkini dalam pembukaan Munas JMSI secara virtual/RMOL
Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diinisiasi Menko Perekonomiaan, Airlangga Hartarto perlu dijalankan secara tepat sasaran agar dampaknya mengena langsung pada masyarakat.
Komitmen pemerintah untuk kembali menggerakkan roda perekonomian di tengah Covid-19 pun sudah terlihat dengan meningkatkan anggaran PEN sebesar Rp 695,20 triliun sesuai Perpres 72 tanggal 24 Juni 2020.
"Dari sini saja sudah timbul optimisme dunia usaha bahwa pemerintah serius dalam mengembalikan roda perekonomian ke posisi sebelum pandemik Covid-19, bahkan lebih tinggi lagi," jelas pakar ekonomi kebijakan publik Universitas Indonesia, Oskar Vitriano dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/7).
Ia mengutip pernyataan bapak ekonomi pasar, Adam Smith di tahun 1776. Di mana sejatinya, aktivitas ekonomi merupakan sebuah siklus penawaran dan permintaan yang berlangsung secara terus-menerus. Namun saat pandemik Covid-19 di Indonesia dengan kebijakan pembatasan sosialnya, baik penawaran dan permintaan di Indonesia mengalami penurunan yang sangat mendalam.
Penurunan sisi permintaan ekonomi ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat karena banyak pekerja yang biasa mendapatkan gaji normal. Di era pandemik ini, kata dia, ada yang dikurangi jam kerjanya, dirumahkan sementara tanpa gaji, hingga diberhentikan dari pekerjaannya.
"Pada kondisi ini, maka sudah tepat pemerintah menganggarkan Rp 203,90 triliun. Jumlah anggaran sebesar ini merupakan komitmen pemerintah untuk perlindungan sosial secara langsung, baik itu bantuan langsung tunai, bantuan langsung sembako, maupun bantuan secara tidak langsung melalui program Prakerja," jelasnya.
Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian menyiapkan program pemulihan ekonomi. Mulai dari insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun, dukungan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun dan sektoral kementerian/Lembaga dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.
"Sehingga setiap produsen baik korporasi sampai ke UMKM mendapatkan stimulus pemerintah secara proporsional, ditambah dengan usaha yang berhubungan dengan sektoral Kementerian Lembaga dan pemerintah derah," ujarnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, fokus pemerintah pada pemulihan UMKM diberikan dalam bentuk subsidi bunga, insentif pajak dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM. Total subsidi bunga yang dianggarkan mencapai Rp35,28 triliun dengan target penerima sebanyak 60,66 juta rekening.
Jumlah ini tentu merupakan insentif terbesar dan merata diberikan kepada pelaku UMKM yang terdata di pemerintahan.
Kemudian untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah, kata dia, telah memberikan insentif bunga yang termasuk dalam paket pemulihan ekonomi nasional. Belum lagi kemudahan pemberian fasilitas KUR kepada UMKM terlihat dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 8/2020 tentang Ketentuan Khusus bagi Penerima KUR terdampak Pandemik Covid-19.
"Diharapkan setelah keluar regulasi ini, UMKM penerima KUR menjadi lebih banyak dan lebih merata di seluruh Indonesia," tandasnya.
