Berita

Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto/Istimewa

Politik

PDIP Tolak Upaya Mengganti Pancasila, Baik Oleh Ekstrem Kiri Maupun Ekstrem Kanan

MINGGU, 05 JULI 2020 | 22:12 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak upaya pihak-pihak yang berusaha mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"PDI Perjuangan bersama segenap komponen menolak berbagai upaya, baik dari ekstrim kiri maupun ekstrim kanan yang mencoba mengganti Pancasila. Dukungan terhadap Pancasila, termasuk mereka yang sebelumnya berpandangan ideologi berbeda, merupakan dialektika kemajuan yang menunjukkan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara," tegas Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/7).

Menurut Hasto, dengan Pancasila, Indonesia bersatu dan mampu menghadapi berbagai ujian di masa lampau. Mulai dari pemberontakan PKI, DI/TII, Permesta, Pemberontakan RMS dan lain-lain.


Terbukti dengan Pancasila, jelasnya, Indonesia bersatu dan semua warga negara diperlakukan setara.

"Dengan Pancasila kita selalu satu, berbeda dengan Yogoslavia, Uni Soviet yang terpecah belah, juga Yaman, Irak, Suriah dan lain-lain yang terus dihadapkan pada krisis akibat perang yang tidak kunjung usai. Karena itulah adanya falsafah hidup dan juga alat pemersatu seperti Pancasila selalu kita syukuri," urainya.

Dengan ideologi yang menjadi pemersatu tersebut, kata Hasto, sudah jelas Pancasila efektif menjadi dasar dan tujuan kehidupan berbangsa. Hal itu ditekankan berkenaan dengan adanya anggapan bahwa ada pihak-pihak yang mencoba mengubah Pancasila, tuduhan tersebut pun turut ditujukan kepada partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini.

“Melalui Pancasila pula, kita tegaskan Indonesia bukan negara sekuler, bukan negara komunis, bukan negara theokrasi, bukan liberal, dan bukan fasisme. Indonesia adalah negara Pancasila, suatu konsepsi negara kebangsaan yang berdiri di atas paham individu atau golongan," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya