WAKTU mendekati proklamasi kemerdekaan 1945, ialah pada 1942, di Indonesia hanya ada 400 orang lulusan sekolah tinggi yang kebanyakan lulusan kedokteran.
Orang Belanda mendirikan sekolah-sekolah mulanya untuk mencetak para loyalis.
Sekolah-sekolah Pangreh Praja (sekolah calon pegawai negeri) seperti OSVIA, dibikin untuk menghasilkan tenaga siap pakai.
Kalau tidak ada Revolusi ‘45 mereka inilah para pegawai negeri kolonial yang akan meneruskan administrasi/birokrasi kolonial.
Pola pendidikan Taman Siswa yang dibikin Ki Hadjar Dewantara mengedepankan pendidikan sebagai “
matahari yang menyinari semua penjuruâ€.
Ia menyejajarkan pendidikan Barat dengan jalur tradisional. Memupuk kecintaan kepada Tanah Air dan kehalusan budi.
Waktu Iwa Kusumasumantri, seorang nasionalis yang oleh sejarawan Andrew Goss, dalam buku “
Belenggu Ilmuwan dan Pengetahuan, dari Hindia Belanda Sampai Orde Baru†menjadi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, pada tahun 1960-an, Iwa secara keras memaksakan konsep Manipol-USDEK di seluruh universitas, memecat para profesor dan kalangan akademisi yang tidak sejalan dengan Demokrasi Terpimpin.
Mahasiswa yang mau melanjutkan studi ke luar negeri harus mendapat izin Iwa secara pribadi dan lebih dulu bersumpah setia kepada Manipol-USDEK.
Di masa itu, ahli hukum mendapatkan sanksi keras apabila pandangannya bertolak belakang dengan Demokrasi Terpimpin.
Itulah yang menjadi kemiripan dengan era sekarang.
Kalau dulu Dr Rizal Ramli saat mahasiswa ITB, tahun 1976, melakukan Gerakan Anti Kebodohan yang menghasilkan Undang-Undang Wajib Belajar, gerakan moral intelektual semacam ini sekarang tidak terjadi, justru dalam suasana kian merosotnya kualitas pendidikan nasional dan terbelenggunya ilmu pengetahuan serta secara umum terkooptasinya kaum akademisi oleh kekuasaan.
Orang bilang, kalau hendak menghancurkan sebuah bangsa hancurkanlah pendidikannya, hancurkanlah sejarahnya.
Hari-hari belakangan ini kita seperti sedang menyaksikan proses kehancuran itu. Di tengah masifnya berbagai kedunguan penyelenggara negara, seperti menteri-menteri di kabinet, yang nampak kian kehilangan rasionalitas dan serba asbun.
Penulis adalah Wartawan Senior
