Berita

Osvia Serang/Net

Publika

Sekilas Potret Pendidikan Nasional: Mulai Dari Menteri Irasional Sampai Gerakan Anti Kebodohan

MINGGU, 05 JULI 2020 | 19:29 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

WAKTU mendekati proklamasi kemerdekaan 1945, ialah pada 1942, di Indonesia hanya ada 400 orang lulusan sekolah tinggi yang kebanyakan lulusan kedokteran.

Orang Belanda mendirikan sekolah-sekolah mulanya untuk mencetak para loyalis.

Sekolah-sekolah Pangreh Praja (sekolah calon pegawai negeri) seperti OSVIA, dibikin untuk menghasilkan tenaga siap pakai.


Kalau tidak ada Revolusi ‘45 mereka inilah para pegawai negeri kolonial yang akan meneruskan administrasi/birokrasi kolonial.

Pola pendidikan Taman Siswa yang dibikin Ki Hadjar Dewantara mengedepankan pendidikan sebagai “matahari yang menyinari semua penjuru”.

Ia menyejajarkan pendidikan Barat dengan jalur tradisional. Memupuk kecintaan kepada Tanah Air dan kehalusan budi.

Waktu Iwa Kusumasumantri, seorang nasionalis yang oleh sejarawan Andrew Goss, dalam buku “Belenggu Ilmuwan dan Pengetahuan, dari Hindia Belanda Sampai Orde Baru” menjadi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, pada tahun 1960-an, Iwa secara keras memaksakan konsep Manipol-USDEK di seluruh universitas, memecat para profesor dan kalangan akademisi yang tidak sejalan dengan Demokrasi Terpimpin.

Mahasiswa yang mau melanjutkan studi ke luar negeri harus mendapat izin Iwa secara pribadi dan lebih dulu bersumpah setia kepada Manipol-USDEK.

Di masa itu, ahli hukum mendapatkan sanksi keras apabila pandangannya bertolak belakang dengan Demokrasi Terpimpin.

Itulah yang menjadi kemiripan dengan era sekarang.

Kalau dulu Dr Rizal Ramli saat mahasiswa ITB, tahun 1976, melakukan Gerakan Anti Kebodohan yang menghasilkan Undang-Undang Wajib Belajar, gerakan moral intelektual semacam ini sekarang tidak terjadi, justru dalam suasana kian merosotnya kualitas pendidikan nasional dan terbelenggunya ilmu pengetahuan serta secara umum terkooptasinya kaum akademisi oleh kekuasaan.

Orang bilang, kalau hendak menghancurkan sebuah bangsa hancurkanlah pendidikannya, hancurkanlah sejarahnya.

Hari-hari belakangan ini kita seperti sedang menyaksikan proses kehancuran itu. Di tengah masifnya berbagai kedunguan penyelenggara negara, seperti menteri-menteri di kabinet, yang nampak kian kehilangan rasionalitas dan serba asbun.

Penulis adalah Wartawan Senior

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya