Berita

Peniliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro/Net

Politik

Dukung Jokowi Soal Reshuffle, Pengamat: Bagus, Berarti PDIP Mendukung Beneran

MINGGU, 05 JULI 2020 | 18:16 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dukungan yang diberikan PDI Perjuangan terkait kebijakan Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemik Covid-19, termasuk wacana reshuffle kabinet dinilai patut diikuti parpol pendukung lain.

Menurut peniliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, hal itu penting untuk memastikan parpol koalisi benar-benar menunjukkan dukungannya meski pada isu reshuffle sekalipun.

"Ya bagus (sikap PDIP). Berarti partai pendukung mendukung beneran. Paling tidak partai menyediakan orang yang kompeten untuk posisi menteri," kata Siti Zuhro kepada wartawan, Minggu (5/7).


Siti menilai, teguran Jokowi kepada jajaran menterinya pada rapat kabinet lalu bisa berujung pada reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet menjadi suatu keniscayaan jika melihat kecenderungan kepala negara ingin memenuhi harapan masyarakat.

"Jokowi sudah tahu rakyat tidak puas pada pemerintah. Rakyat bahkan sedang mempertanyakan apa kerja pemerintah sekarang. Ini sudah periode kedua, jadi presiden tidak perlu pakewuh (merasa sungkan)," jelas Siti.

Merujuk pada sikap PDIP yang mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowo, termasuk dalam hal evaluasi menteri, Siti mengakatakan parpol pendukung pemerintah juga harus rela bila kadernya di kabinet dievaluasi kinerjanya.

"Harusnya parpol lain menyahuti. Bila ada parpol yang jatah menterinya dikurangi, ya parpol harus terima," lanjut Siti Zuhro.

Bagus kalau partai punya stok kader ahli di bidangnya. Tak hanya soal kesehatan dan sosial ekonomi, tapi juga pendidikan, itu penting direkrut orang yang tepat. Jangan uji coba lagi, lah. Waktunya terlalu pendek untuk trial and error," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya