Mantan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif/RMOL
Kebijakan ekspor benih lobster yang ditelurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuai pro kontra.
Selain berlawanan dengan peraturan menteri terdahulu, yakni Susi Pudjiastuti, kebijakan Menteri Edhy Prabowo ini juga mendapat sorotan lantaran puluhan perusahaan eksportir yang ditunjuk banyak diisi nama politisi.
Berangkat dari kondisi tersebut, muncul dorongan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut memantau kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 12/2020.
"Perlu diperhatikan dengan seksama oleh KKP. Laporan
Majalah TEMPO tentang perusahaan pengekspor benih lobster. Mungkin perlu juga diintip oleh KPK," tulis mantan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di akun Twitternya, Minggu (5/7).
Dalam laporan
Tempo, edisi Sabtu (4/7), ada sejumlah politisi yang berkaitan dengan 30 perusahaan eksportis benih lobster yang ditunjuk, di mana 25 merupakan perseroan terbatas (PT), 3 persekutuan komanditer (CV), dan 2 usaha dagang (UD). Mayoritas perusahaan tersebut juga disebutkan baru berdiri sekitar tiga bulanan.
Nama-nama yang disebut banyak berasal dari Gerindra, partai yang juga menaungi Edhy Prabowo. Sebut saja PT Royal Samudera Nusantara yang mana Komisaris Utamanya adalah Ahmad Bahtiar Sebayang, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, organisasi sayap Partai Gerindra.
Laporan
Tempo juga menyebutkan perusahaan lain yang diduga terafiliasi dengan Gerindra. Seperti, PT Bima Sakti Mutiara yang mayoritas sahamnya dimiliki PT Arsani Pratama. Di perusahaan ini, adik Prabowo Hashim Sujono Djojohadikusumo menduduki jabatan komisaris. Putri Hashim, Rahayu Saraswati duduk sebagai Direktur Utama.
Kemudian ada PT Agro Industri Nasional, yang komisarisnya adalah Sugiono yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra, Sudaryono yang juga Wasekjen Gerindra. DI perusahaan ini pula, ada nama Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Komisaris Utama.
Nama lain yang disebut dalam perusahaan yang terlibat ekspor benih lobster adalah mantan Wakil Ketua DPR RI yang kini berada di Partai Gelora, Fahri Hamzah. Di laporan
Tempo, Fahri Hamzah disebut sebagai pemegang saham PT Nusa Tenggara Budidaya. Selain nama-nama tersebut, masih ada beberapa nama politisi yang turut tercantum dalam perusahaan ekspor benih lobster di bawah kepemimpinan Menteri Edhy Prabowo.
Di sisi lain, Menteri Edhy Prabowo memastikan proses seleksi eksportir benih lobster terbuka untuk siapa saja baik perusahaan maupun koperasi berbadan hukum selama pengaju memenuhi persyaratan dan kualifikasi.
"Ada cerita-ceritanya saya yang menentukan salah satu perusahaan. Tidak benar itu. Sudah ada timnya. Tim budidaya, tim perikanan tangkap, karantinanya, termasuk saya libatkan irjen. Semuanya terlibat, ikut turun tangan," kata Edhy dalam pernyataan resminya.
