Berita

Michelle Bachelet dari OHCHR/Net

Dunia

PBB: Dalam Lima Bulan 1.300 Orang Tewas Dalam Operasi Keamanan Venezuela

SABTU, 04 JULI 2020 | 08:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sedikitnya, 1.324 orang tewas dalam operasi keamanan Venezuela sepanjang lima bulan pertama tahun 2020. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) prihatin atas data tersebut yang menunjukkan tingginya tingkat kekerasan yang menimpa anak muda di sana.

"Saya masih khawatir tentang tingginya angka kematian orang muda oleh pasukan keamanan," kata Michelle Bachelet dari OHCHR, yang mempresentasikan laporan setebal 17 halaman tentang Venezuela di Jenewa, dikutip dari Reuters, Jumat (3/7).

Ia merujuk pada orang-orang yang dikatakan telah meninggal ketika menentang pihak berwenang.

Sementara itu, data resmi pemerintah menunjukkan 6.710 orang di Venezuela tewas akibat pembunuhan pada 2019 dan 1.363 orang tewas selama Januari sampai Mei tahun ini.

Mantan Presiden Chile Bachelet mengatakan angka-angka itu, "Tidak termasuk kematian karena kekerasan dalam konteks operasi keamanan yang diklasifikasikan sebagai 'perlawanan terhadap otoritas.”

Dari jumlah korban yang tewas pada 2020, sebanyak 432 kematian dikaitkan dengan pasukan khusus kepolisian FAES, 366 dikaitkan dengan unit penyelidik kepolisian CICPC, 136 terkait dengan Garda Nasional, dan 124 kematian terkait dengan kepolisian di Negara Bagian Zulia, menurut laporan tersebut.

Duta Besar Venezuela untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional di Jenewa Jorge Valero mengatakan laporan itu dibuat berdasarkan "pertanyaan tidak berdasar" yang bertujuan "mendukung agresi terhadap Venezuela".

Ia juga menyampaikan bahwa Venezuela akan menyambut kedatangan Alena Douhan, utusan khusus OHCHR untuk mendalami dampak negatif dari kebijakan sepihak yang dibuat atas nama hak asasi manusia.

Ia menegaskan akan mengamati langsung dampak dari sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat terhadap Venezuela.

Amerika Serikat masih memberlakukan sanksi terhadap Venezuela untuk memaksa Presiden Nicolas Maduro mundur dari jabatannya. Sejumlah pejabat Partai Sosialis yang saat ini berkuasa menyalahkan sanksi itu karena dianggap menyebabkan perekonomian di Venezuela terpuruk.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya