Berita

Duta Besar China untuk Inggris, Liu Xiaoming/Net

Dunia

China Murka Inggris Akan Berikan Kewarganegaraan Buat Warga Hong Kong, Ini Ancamannya

JUMAT, 03 JULI 2020 | 13:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

China mengomentari kebijakan Inggris yang akan memberikan izin tinggal kepada warga Hong Kong. Kedutaan Besar China di Inggris mengatakan China akan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menghentikan kebijakan Inggris tersebut.

Duta Besar China untuk Inggris Liu Xiaoming mengatakan, Inggris tidak punya hak atas warga Hong Kong yang melarikan diri dari Undang-undang Keamanan Nasional itu. Pernyataan itu dikeluarkan setelah Perdana Menteri Boris Johnson menawarkan kewarganegaraan Inggris kepada 3 juta penduduk bekas koloninya.

"Kebijakan ini akan menjadi pelanggaran perjanjian antara kedua negara," cetus Xiaoming.

Ia juga menyebut kritik Inggris terhadap undang-undang keamanan nasional tidak bertanggung jawab dan tidak beralasan.

"Jelas bahwa semua rekan kerja China yang tinggal di Hong Kong adalah warga negara China, apakah mereka pemegang paspor British Dependent Territories Citizens atau paspor British National (Overseas)," kata Xiaoming, dikutip dari The Guardian, Kamis (2/7).

Menurutnya, Inggris tidak memiliki kedaulatan, yurisdiksi atau hak 'pengawasan' atas Hong Kong.  Xiaoming juga menegaskan, jika pihak Inggris melakukan perubahan sepihak terhadap praktik yang relevan, itu akan melanggar posisinya sendiri dan janji serta hukum internasional.

"Kami dengan tegas menentang ini dan berhak untuk mengambil tindakan yang sesuai," katanya dalam sebuah pernyataan yang diposting di situs kedutaan.

Hampir 400 orang telah ditangkap di Hong Kong ketika ribuan orang memprotes undang-undang itu, yang diberlakukan pada Selasa malam setelah proses legislatif yang tidak jelas yang memakan waktu kurang dari enam minggu.

Para pengkritik mengatakan undang-undang itu memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyapu kekuatan baru untuk menindak perbedaan pendapat dan tingkat baru kendali China atas wilayah semi-otonomi.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya