Berita

Seorang tentara China yang berada di laut China Selatan/Net

Dunia

China-ASEAN Lanjutkan Negosiasi Code of Conduct Laut China Selatan

JUMAT, 03 JULI 2020 | 08:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah berkomitmen untuk melanjutkan kembali negosiasi Code of Conduct (CoC) atau kode etik para pihak di Laut China Selatan.

Langkah tersebut diputuskan dalam Konsultasi Pejabat Senior ASEAN-China ke-26 pada Rabu (1/7), di tengah geramnya Vietnam atas latihan militer Beijing di dekat Kepulauan Paracel.

Melansir Sputnik, China telah berkomitmen untuk melanjutkan diskusi untuk membentuk CoC yang mengikat secara hukum.


Namun VN Express melaporkan, belum ada tanggal atau tempat yang ditetapkan untuk negosiasi.

Dalam KTT ASEAN ke-36 pada pekan lalu, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengatakan, pandemik Covid-19 telah menganggu negosiasi CoC sehingga saat ini harus dilanjutkan kembali.

CoC sendiri merupakan gagasan yang sudah lama muncul selama beberapa dekade. ASEAN pertama kali mengesahkan konsep tersebut pada 1996 dengan Singapura mempresentasikan draft pada KTT ASEAN 2018.

Pembahasan terakhir mengenai CoC terjadi di Da Lat, Vietnam pada Oktober 2019, yang berfokus pada implementasi Declaration of Conduct (DoC) yang tidak mengikat.

Laut China Selatan sendiri sudah lama menjadi sengketa China dan beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. China selama ini mengklaim sekitar 80 persen dari Laut China Selatan melalui "sembilan garis putus-putus".

Pada Sabtu (27/6), Administrasi Keselamatan Maritim China di Hainan mengumumkan latihan militer di dekat Kepulauan Paracel, yang oleh China disebut sebagai Kepulauan Xisha, dari 1 Juli hingga 5 Juli.

“Selama periode itu, tidak ada kapal yang boleh berlayar di dalam garis di atas dan semua kapal harus mengikuti panduan kapal komando di lokasi," bunyi pemberitahuan itu.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Vietnam menyebut latihan itu sebagai pelanggaran kedaulatan yang bisa "merusak" hubungan China dengan ASEAN.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya