Berita

Presiden RI, Joko Widodo marah karena penyerapan anggaran Covid-19 belum maksimal/Repro

Politik

Aktivis: Kemarahan Jokowi Soal Anggaran Covid-19 Sudah Terjawab

JUMAT, 03 JULI 2020 | 03:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kemarahan Presiden Joko Widodo mengenai penyerapan anggaran Covid-19 kementerian yang masih rendah perlahan mulai terkuak.

Hal itu disampaikan aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti. Dalam unggahan di akun Twitternya, ia turut menyertakan tautan pemberitaan berjudul 'Wah terntara, Kemenkes belum terima anggaran Covid-19'.

"Nah, benar kan sobat. Marah-marahnya Presiden Jokowi soal minimnya serapan anggaran Covid sudah terjawab. Jangan-jangan duitnya masih dicari alias Kaskos (kas kosong)," cuit Haris Rusly Moti, Kamis (2/7).


Dalam artikel yang ditautkan Haris Rusly, anggota Komisi VII DPR, Ratna Juwita dalam rapat dengar pendapat pada Rabu (1/7) menyebut Kemenkes belum menerima anggaran untuk penanganan covid-19 belum diterima Kemenkes.

"Setelah kita breakdown dengan rekan-rekan di komisi IX, Kementerian Kesehatan belum menerima dananya,” ujar Ratna.

Pemerintah sebelumnya menganggarkan senilai Rp 87,5 triliun untuk sektor kesehatan dalam penanganan Covid-19. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 65,8 triliun dianggarkan untuk belanja penanganan Covid-19.

Insentif tenaga medis sebesar Rp 5,9 triliun, satunan kematian Rp 500 miliar. Kemudian bantuan untuk iuran JKN BPJS Kesehatan sebesar Rp 3 triliun, anggaran untuk gugus tugas Covid-19 Rp 3,5 triliun, serta insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 9,05 triliun.

Namun penyerapan anggaran dikritisi Presiden Joko Widodo. Bahkan dalam tayangan yang diunggah Sekretariat Presiden di Youtube, Presiden Jokowi marah lantaran rendahnya penyerapan anggaran kesehatan.

"Bidang kesehatan dianggarkan Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi," ujar Jokowi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya