Berita

Presiden RI, Joko Widodo marah karena penyerapan anggaran Covid-19 belum maksimal/Repro

Politik

Aktivis: Kemarahan Jokowi Soal Anggaran Covid-19 Sudah Terjawab

JUMAT, 03 JULI 2020 | 03:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kemarahan Presiden Joko Widodo mengenai penyerapan anggaran Covid-19 kementerian yang masih rendah perlahan mulai terkuak.

Hal itu disampaikan aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti. Dalam unggahan di akun Twitternya, ia turut menyertakan tautan pemberitaan berjudul 'Wah terntara, Kemenkes belum terima anggaran Covid-19'.

"Nah, benar kan sobat. Marah-marahnya Presiden Jokowi soal minimnya serapan anggaran Covid sudah terjawab. Jangan-jangan duitnya masih dicari alias Kaskos (kas kosong)," cuit Haris Rusly Moti, Kamis (2/7).


Dalam artikel yang ditautkan Haris Rusly, anggota Komisi VII DPR, Ratna Juwita dalam rapat dengar pendapat pada Rabu (1/7) menyebut Kemenkes belum menerima anggaran untuk penanganan covid-19 belum diterima Kemenkes.

"Setelah kita breakdown dengan rekan-rekan di komisi IX, Kementerian Kesehatan belum menerima dananya,” ujar Ratna.

Pemerintah sebelumnya menganggarkan senilai Rp 87,5 triliun untuk sektor kesehatan dalam penanganan Covid-19. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 65,8 triliun dianggarkan untuk belanja penanganan Covid-19.

Insentif tenaga medis sebesar Rp 5,9 triliun, satunan kematian Rp 500 miliar. Kemudian bantuan untuk iuran JKN BPJS Kesehatan sebesar Rp 3 triliun, anggaran untuk gugus tugas Covid-19 Rp 3,5 triliun, serta insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 9,05 triliun.

Namun penyerapan anggaran dikritisi Presiden Joko Widodo. Bahkan dalam tayangan yang diunggah Sekretariat Presiden di Youtube, Presiden Jokowi marah lantaran rendahnya penyerapan anggaran kesehatan.

"Bidang kesehatan dianggarkan Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi," ujar Jokowi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya