Berita

Eks Wapres RI Try Sutrisno (di podium) bersama pimpinan MPR/RMOL

Politik

Ini Alasan Try Sutrisno Minta Wakil Rakyat Rombak Nama Dan Isi RUU HIP

KAMIS, 02 JULI 2020 | 20:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) disarankan untuk diganti baik judul maupun isinya menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Ini lantaran kerap menuai kontroversi dan perdebatan dari perspektif Tata Negara dan disiplin ilmu politik bahwa Pancasila sebagai State Fundamental Norm tidak boleh berada dibawah UU, dia harus memiliki kedudukan di atas.

Begitu disampaikan Wakil Presiden RI keenam Try Sutrisno saat jumpa pers di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).


"Menyangkut RUU HIP kita harapkan sudah harus diganti, baik nomenklaturnya, judulnya maupun isinya. Karena kalo judulnya itu haluan, ini bisa nanti kontroversi antara disiplin ilmu politik Pancasila sebagai state fundamental norm ada di atas," ujar Try Sutrisno.

"Oleh karena itu sepantasnya RUU ini diubah judulnya sekarang menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila," sambungnya.

Try Sutrisno yang juga purnawirawan TNI ini menegaskan bahwa antara RUU HIP dan usulannya RUU PIP itu terdapat perbedaan signifikan.

"Perbedaannya saya jelaskan pada pembukaan. Haluan Ideologi Pancasila ini bisa menimbulkan berbagai tafsir, terutama hukum tata negara asas haluan Pancasila tidak sepatutnya diatur UU," urainya.

"Kalau rencana atau UU pembinaan Ideologi Pancasila, nah ini yang saya jelaskan tadi. Yang dibina adalah mempraktikkan menjabarkan dalam tingkah laku sehari-hari agar ini sebagai satu tunturnan untuk tingkah laku, sebagai aparat negara, maupun sebagai bangsa atau warga negara pada umumnya," demikian Try Sutrisno.

Turut hadir saat jumpa pers Ketua Umum LVRI Saiful Sulun, dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri.

Kemudian dari unsur pimpinan MPR yang hadir dalam pertemuan itu anatara lain; Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan para Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, Arsul Sani.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya