Berita

Eks Wapres RI Try Sutrisno (di podium) bersama pimpinan MPR/RMOL

Politik

Ini Alasan Try Sutrisno Minta Wakil Rakyat Rombak Nama Dan Isi RUU HIP

KAMIS, 02 JULI 2020 | 20:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) disarankan untuk diganti baik judul maupun isinya menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Ini lantaran kerap menuai kontroversi dan perdebatan dari perspektif Tata Negara dan disiplin ilmu politik bahwa Pancasila sebagai State Fundamental Norm tidak boleh berada dibawah UU, dia harus memiliki kedudukan di atas.

Begitu disampaikan Wakil Presiden RI keenam Try Sutrisno saat jumpa pers di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).


"Menyangkut RUU HIP kita harapkan sudah harus diganti, baik nomenklaturnya, judulnya maupun isinya. Karena kalo judulnya itu haluan, ini bisa nanti kontroversi antara disiplin ilmu politik Pancasila sebagai state fundamental norm ada di atas," ujar Try Sutrisno.

"Oleh karena itu sepantasnya RUU ini diubah judulnya sekarang menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila," sambungnya.

Try Sutrisno yang juga purnawirawan TNI ini menegaskan bahwa antara RUU HIP dan usulannya RUU PIP itu terdapat perbedaan signifikan.

"Perbedaannya saya jelaskan pada pembukaan. Haluan Ideologi Pancasila ini bisa menimbulkan berbagai tafsir, terutama hukum tata negara asas haluan Pancasila tidak sepatutnya diatur UU," urainya.

"Kalau rencana atau UU pembinaan Ideologi Pancasila, nah ini yang saya jelaskan tadi. Yang dibina adalah mempraktikkan menjabarkan dalam tingkah laku sehari-hari agar ini sebagai satu tunturnan untuk tingkah laku, sebagai aparat negara, maupun sebagai bangsa atau warga negara pada umumnya," demikian Try Sutrisno.

Turut hadir saat jumpa pers Ketua Umum LVRI Saiful Sulun, dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri.

Kemudian dari unsur pimpinan MPR yang hadir dalam pertemuan itu anatara lain; Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan para Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, Arsul Sani.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya