Berita

Eks Wapres RI Try Sutrisno (di podium) bersama pimpinan MPR/RMOL

Politik

Ini Alasan Try Sutrisno Minta Wakil Rakyat Rombak Nama Dan Isi RUU HIP

KAMIS, 02 JULI 2020 | 20:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) disarankan untuk diganti baik judul maupun isinya menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Ini lantaran kerap menuai kontroversi dan perdebatan dari perspektif Tata Negara dan disiplin ilmu politik bahwa Pancasila sebagai State Fundamental Norm tidak boleh berada dibawah UU, dia harus memiliki kedudukan di atas.

Begitu disampaikan Wakil Presiden RI keenam Try Sutrisno saat jumpa pers di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).


"Menyangkut RUU HIP kita harapkan sudah harus diganti, baik nomenklaturnya, judulnya maupun isinya. Karena kalo judulnya itu haluan, ini bisa nanti kontroversi antara disiplin ilmu politik Pancasila sebagai state fundamental norm ada di atas," ujar Try Sutrisno.

"Oleh karena itu sepantasnya RUU ini diubah judulnya sekarang menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila," sambungnya.

Try Sutrisno yang juga purnawirawan TNI ini menegaskan bahwa antara RUU HIP dan usulannya RUU PIP itu terdapat perbedaan signifikan.

"Perbedaannya saya jelaskan pada pembukaan. Haluan Ideologi Pancasila ini bisa menimbulkan berbagai tafsir, terutama hukum tata negara asas haluan Pancasila tidak sepatutnya diatur UU," urainya.

"Kalau rencana atau UU pembinaan Ideologi Pancasila, nah ini yang saya jelaskan tadi. Yang dibina adalah mempraktikkan menjabarkan dalam tingkah laku sehari-hari agar ini sebagai satu tunturnan untuk tingkah laku, sebagai aparat negara, maupun sebagai bangsa atau warga negara pada umumnya," demikian Try Sutrisno.

Turut hadir saat jumpa pers Ketua Umum LVRI Saiful Sulun, dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri.

Kemudian dari unsur pimpinan MPR yang hadir dalam pertemuan itu anatara lain; Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan para Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, Arsul Sani.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya