Berita

Eka Sapta Wijaya Galgendu/Net

Publika

Spiritual Kenegaraan Presiden Jokowi Menghadapi Tangan-tangan Yang Tidak Terlihat

KAMIS, 02 JULI 2020 | 12:48 WIB

LANGKAH radikal bidak catur strategi global Amerika Serikat, China dan Timur Tengah di Indonesia dengan ambigu kekuasaan dan babak divide et impera.

Peristiwa tiwikrama Presiden Joko Widodo saat Sidang Paripurna Kabinet pada 18 Juni 2020.

Spiritual kenegaraan memiliki makna jiwa dan kekuatan serta semangat yang terbangun dari dasar nilai kebesaran dan keagungan Tuhan dalam memahani serta mengkaji kenegaraan.


Sewaktu para founding fathers membuat Undang-Undang Dasar untuk Republik Indonesia, maka dicantumkanlah aktualisasi spiritual kenegaraan itu pada Pembukaan UUD '45.

Lemahnya spiritual kenegaraan akan menjadikan bangsa ini tidak mampu melaksanakan dengan baik tujuan dari Pembukaan dan Batang Tubuh UUD '45.

Karena kalah dengan ambigu kekuasaan.

Ambigu kekuasaan ini akan menjadikan para pemimpin menjadi kabur pandangan, tidak jelas kebijakannya sehingga langkah-langkahnya menjadi tidak pasti dan tidak kongkrit.

Ambigu kekuasaan inilah yang kemudian dimainkan oleh para pemain kekuasaan dari dalam dan dari luar negeri dengan istilah tangan-tangan yang tidak terlihat (invisible hands).

Tangan-tangan yang tidak terlihat (invisible hands) bermain dan mengkontrol berbagai kepentingan di Indonesia. Dari kepentingan politik, ekonomi bahkan peraturan dan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Tangan-tangan yang tidak terlihat ada yang yang mencengkeram dengan kuat, tetapi ada pula yang melempar batu sembunyi tangan.

Tangan-tangan yang tidak terlihat ada yang bertujuan positif, tetapi banyak pula yang punya tujuan negatif.

Sedemikian komplek permasahan yang ada di Indonesia bahkan ada pepatah "mengail di air yang keruh", mencari keuntungan pada situasi yang sulit.

Dengan cara memperkeruh suasana dengan membuat masalah, mempertajam permasalahan dan membenturkan permasalahan.

Kondisi sekarang semakin memprihatinkan dengan adanya devide et impera.

Padahal para pemimpin bangsa ini seharusnya belajar dan berkaca dari zaman penjajahan dan peristiwa G30S/PKI. Sebagai sejarah kelam dari bangsa Indonesia.

Tangan-tangan yang tidak terlihat mulai mengail di air yang keruh di tengan kondisi pandemik Covid-19 dan sudah membahayakan.

Mereka mulai memainkan bidak catur. Memajukan para pion yang dengan gagah berani serta selalu siap untuk diadu dan mati. Didampingi kuda yang mengamankan dan siap untuk menyerbu serta peran menteri yang siap meluncur serta menyerang daerah lawan. Sedangkan ratu dan raja masih diam mengamati majunya pion-pion, kuda dan menteri sambil mengatur strategi.

Tangan-tangan yang tidak terlihat bisa ada dimana-mana, bahkan di Istana, di kementrian, Gedung DPR di masyarakat dan dimanapun tempat.

Yang paling membahayakan adalah musuh dalam selimut yang ada seputar pusat kekuasaan.

Negara Amerika, negara China dan Timur Tengah pasti memiliki kepentingan besar di Indonesia. Mereka memiliki agen-agen yang handal untuk masuk di lingkaran kekuasan serta berusaha untuk mempengaruhi kebijakan.

Langkah-langkah radikal dari agen-agen invisible hands harus mulai diwaspadai di tengah ambigunya permasalahan ekonomi dan politik dunia.

Maka peristiwa marahnya Presiden Jokowi di Sidang Paripurna Kabinet menjadi sikap eling lan waspada beliau, terhadap berbagai permasahan. Karena akan menjadikan korban 267 juta rakyat Indonesia.

Jangan sampai kebijakan Presiden tertutupi oleh niat negatif tangan-tangan yang tidak terlihat.

Kita sekarang ini lagi menghadapi pertentangan mengenai RUU HIP.

Kita berharap kepada para pemimpin untuk tidak memaksakan ambigunya di tengah situasi yang kritis akibat pandemik Covid-19.

Para pemimpin mestinya memiliki sense of crisis yang sama untuk bersatu padu serta menyatukan kekuatan menyelesaikan dampak besar permasalahan Covid-19.

Dengan tangan-tangan yang dingin serta ide yang brilian.

Bukan malah menambah masalah.

Semoga eling lan waspada demi 267 juta rakyat Indonesia.

Rahayu, rahayu, rahayu.

Eka Sapta Wijaya "GalGendu"
Filsafat spiritual kepemimpinan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya