Melebarnya defisit APBN menjadi 6,34 persen dari produk domestik bruto atau PDB dan juga akan adanya penarikan utang pemerintah merupakan sesuatu yang bisa ditoleransi di tengah situasi krisis saat ini.
Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), M. Rifki Fadilah mengatakan mengatakan bahwa tidak hanya Indonesia yang harus memperlebar defisit dan juga menambah utang, kini banyak negara-negara di dunia yang juga meningkatkan utangnya untuk menyelamatkan perekonomian negaranya dari ancaman resesi.
Angka utang publik negara-negara di dunia akan meningkat tajam pada tahun ini. Lihat misalnya, total utang non-finansial domestik di Amerika Serikat melonjak 11,7 persen menjadi 55,9 triliun dolar AS atau setara Rp 782.600 triliun pada kuartal I-2020. Kemudian, Jepang juga bernasib sama. Nilai utang Jepang tahun ini diprediksi naik dari posisi akhir tahun lalu 12,2 triliun dolar AS, karena rencana penerbitan surat utang baru senilai 1,1 triliun dolar AS untuk mengatasi efek Covid-19.
Rifki kemudian melanjutkan bahwa IMF pun sudah menyatakan bahwa utang publik global akan mencapai level tertinggi sepanjang masa pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing di 101,5 persen dari PDB dan 103,2 persen dari PDB. Selain itu, rata-rata keseluruhan defisit fiskal akan melonjak hingga 13,9 persen dari PDB tahun ini, 10 poin persentase lebih tinggi dari tahun 2019.
"Meskipun membawa angin segar, namun pemerintah juga perlu mengingat bahwa utang membawa konsekuensi yang tidak mudah bagi perekonomian jangka menengah dan panjang. Perlu diingat dalam konteks pandemik Covid-19 ini, paket bantuan utang yang ditawarkan adalah penundaan, bukan penghapusan. Artinya, pembayaran utang akan tetap berjalan dan penghitungan bunga pun juga akan terus bertambah seiring berjalannya waktu," ungkap Rifki, Kamis (2/7).
Oleh sebab itu, Rifki menyarankan Kementerian Keuangan dalam jangka menengah untuk harus mulai memetakan utang yang dimiliki oleh Indonesia. Proses pemetaan utang ini dimaksudkan untuk melihat utang-utang mana saja yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat.
Hal ini penting agar pemerintah Indonesia dapat memitigasi proses pembayarannya. Tidak kalah pentingnya, dirinya juga mengatakan bahwa pelebaran defisit dan penambahan utang harus menjadi stimulus bagi perekonomian untuk berdaya kembali.
"Namun, yang perlu diperhatikan adalah supaya defisit dan utang tadi membantu perekonomian, maka perlu dibuat paket stimulus fiskal dapat langsung dieksekusi dengan cepat dan tepat," ujar Rifki dalam keterangan tertulisnya.
Terakhir, meskipun utang memang dapat menjadi shortcut pembiayaan APBN, namun dirinya juga kembali mengingatkan Kementerian Keuangan dalam jangka menengah perlu memikirkan sumber pendanaan untuk melakukan pembayaran utang.
"Dengan begitu, Indonesia tidak terjerat dengan debt crisis di masa depan akibat beban utang pada masa pandemik Covid-19," demikian M. Rifki Fadilah.
