Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim/Net
Kinerja Menteri muda Nadiem Makarim dianggap tak profesional dalam memimpin Kementerian Pemdidikan dan Kebudayaan di era periode kedua Presiden Joko Widodo.
Hal itu ditegaskan Ketua DPR periode 2009-2014, Marzuki Alie dalam diskusi daring Indomedia Poll pada Selasa (30/6) yang bertajuk: Refleksi Kebijakan Mendikbud: Mas Nadiem Bisa Apa?
Selain Marzuki, pembicara lain adalah Azyumardi Azra, Darmaningtyas, Retno Listyarti, Zainuddin Maliki, David Krisna Alka, dan Moderator Hamzah Fansuri dari Indomedia Poll.
Marzuki menyoroti masalah pendidikan daring yang tidak merata di banyak tempat.
"Listrik masih
byarpet, sinyal internet yang masih parah, kuota internet yang mahal, ditambah kesiapan guru atau dosen. Itu semua masalah-masalah pendidikan yang belum nampak progres di masa kepemimpinan Mas Nadiem,†kata Marzuki dilansir
Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (2/7).
Marzuki juga menyampaikan bahwa kebijakan yang diterbitkan oleh Mendikbud, seperti kebijakan ekonomi berseri.
"Kalau ekonomi bisa dikoreksi dan disesuaikan secara berkelanjutan. Kalau kebijakan pendidikan tidak boleh kebijakan yang baru membatalkan kebijakan kemarin, harus berkesinambungan, sinergis menuju visi pendidikan," ujar Marzuki.
Ia juga mempertanyakan istilah 'Merdeka Belajar' yang belum sama pemahamannya, dan kapan bisa diwujudkan.
"Demikian pula dengan 'Kampus Merdeka'. Sejauh mana Kampus Merdeka itu? Jangan-jangan nanti justru bukan merdeka tetapi semakin terbelit dengan berbagai aturan," ungkap Marzuki.
Ketidakprofesionalan Nadiem juga disorot Marzuki Alie terkait pendidikan yang akan dikomersialkan.
"Misalnya dalam RUU Cipta Kerja, ini jelas menteri mau menjadikan pendidikan seperti Gojek, melepaskan tanggung jawab pemerintah sebagaimana isi Pembukaan UUD 1945," pungkas Marzuki.
Sementara Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas berpandangan Menteri Nadiem tidak mempunyai konsep dan sejak awal diragukan memimpin Kemdikbud.
"Terutama dalam menjalankan amanah terkait pendidikan karakter. Bahkan di saat pandemi ini, Kemdikbud tidak mempunyai data yang membantu seperti seberapa banyak guru honorer yang terkena dampak," kata Darmaningtyas.
Gurubesar UIN Jakarta, Azyumardi Azra justru menyebutkan kemarahan Presiden Jokowi mestinya untuk dirinya sendiri, bukan ke jajaran kabinetnya.
"Karena ada beberapa menteri yang tidak cocok dengan bidangnya atau tidak ada pengalaman di bidangnya. Dalam bidang pendidikan di masa pandemi, ada ketidakseriusan dari Mendikbud," tegas Azra.
