KAHMI: RUU Cipta Kerja Harus Kuat Di Tataran Implementasi

Semangat perbaikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dalam omnibus law diharapkan diperkuat dalam tataran implementasi di lapangan.

"Semangat (RUU Ciptaker) kita sambut baik, tapi harus ada upaya yang kongkret, komprehensif, dan menyeluruh untuk memberi solusi kepada UMKM. RUU ini tidak hanya kuat di atas kertas, tapi juga kontekstual di lapangan," kata Sekjen Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Manimbang Kahariady dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/6).

Tuntutan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, kemudahan regulasi sektor UMKM merupakan solusi jitu untuk mengatasi tingginya angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini terjadi akibat pandemik Covid-19.

"Sesungguhnya, semangat kita adalah membesarkan UMKM sebagai pilar paling penting dalam pembangunan ekonomi kita. Sebab, di lapangan mayoritas masyarakat adalah pelaku UMKM. Ini jantung ekonomi rakyat, jadi harus diberi perhatian menyeluruh," tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 1,7 juta orang dirumahkan dan terkena PHK sejak pandemik Covid-19. Fakta ini optimis akan teratasi bila perbaikan regulasi dilakukan dengan konsisten oleh pemerintah.

"Ada optimisme yang tergambar pada tiga hal. Pertama, ada keinginan kuat untuk memberikan legal standing lewat UU. Kedua, tidak cukup berhenti pada teks, tapi perlu upaya menyeluruh supaya ada solusi tepat untuk UMKM. Ketiga, tergantung pada semangat penyelenggara Undang-undang," tutupnya.