Politik Kesehatan Berdikari Untuk Membangun Kekuatan Nasional Di Bidang Kesehatan

Menyoal politik kesehatan berdikari tidak terlepas dari kebijakan politik yang membangun kekuatan nasional di bidang kesehatan. Hal ini antara lain bertujuan untuk kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Begitu kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani saat menjadi keynote speech dalam acara Webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP bertajuk "Politik Kesehatan Berdikari", Selasa (30/6).

"Politik kesehatan berdikari sebagai kebijakan politik untuk membangun kekuatan nasional di bidang kesehatan, perlu diarahkan untuk memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan nasional," tegasnya.

"Mengenai fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat baik yang di kota maupun di desa. Formasi tenaga kesehatan di setiap RS dan Puskesmas. Industri nasional untuk perawatan, RS, farmasi dan obat-obatan. Juga sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan," sambungnya.

Ketua DPR ini menuturkan, alokasi anggaran pada sektor kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak agar tepat sasaran. Guna terciptanya kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.
 
"Alokasi anggaran kesehatan yang tepat sasaran dan tepat manfaat," tekanannya.

Adapun terkait implementasi pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat membutuhkan komitmen yang kuat, khususnya dari pemerintah pusat dan daerah.

"Apalagi di situasi dan kondisi yang tidak normal seperti ini, realokasi dan refocussing anggaran terkait khususnya mengenai anggaran, kesehatan tentu saja harus bisa dimanfaatkan secara efektif bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.

Selain Puan, turut hadir secara virtual antara lain: Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto; Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, serta perwakilan dari DPC-DPD PDIP di seluruh Indonesia.