Berita

Tim Ombudsman Aceh saat memeriksa kelengkapan rapid test dan APD di puskesmas/Istimewa

Nusantara

Sidak Sejumlah Puskesmas Di Banda Aceh, Ombudsman Tak Temukan Persediaan Alat Rapid Test

SELASA, 30 JUNI 2020 | 10:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebagai sarana kesehatan paling dekat dengan masyarakat, sudah seharusnya Puskesmas memiliki kesiapan alat untuk memeriksa virus corona baru (Covid-19) secara mencukupi.

Faktanya, sejumlah Puskesmas di Banda Aceh justru tak siap dengan alat rapid test yang menjadi upaya awal pencegahan pandemik Covid-19 ini.

Hal ini diketahui saat Ombudsman RI Perwakilan Aceh mengunjungi sejumlah puskesmas di Banda Aceh. Mereka mendapat laporan bahwa tak tersedia alat untuk memeriksa corona itu di puskesmas.


“Hasil sidak yang kami lakukan, di beberapa puskesmas di Banda Aceh tidak tersedia alat rapid test. Padahal banyak warga yang ingin melakukan tes secara proaktif,” kata Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin Husin, Senin (29/6).

Berdasarkan pantauan Tim Ombudsman di dua puskesmas yang dituju, tidak satupun alat rapid test yang siap digunakan oleh masyarakat.

Namun, menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Puskesmas Kuta Alam, Faisal, alat itu akan disediakan setelah puskesmas melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

“Kita tidak ada alat rapid test yang ready. Kalau ada kebutuhan, baru kita lapor ke Dinas,” kata Faisal.

Hal senada juga disampaikan oleh Malahayati, Kepala Puskesmas Ulee Kareng saat tim Ombudsman berkunjung ke sana.

Pernyataan keduanya diamini Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh, Medya. Menurut Medya, pihak Dinkes memang tidak melakukan pengadaan terhadap alat rapid test. Seluruh kebutuhan rapid test di Banda Aceh disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.

“Lagi pula sensitifitas rapid test rendah sekali. Hanya 30 persen akurasinya. Makanya, kami cukupkan saja rapid test kit yang berasal dari provinsi. Tetapi untuk swab (tes) kami melakukan kerja sama dengan Unsyiah,” kata Medya.

Namun Tawaddin punya penilaian lain. Seharusnya alat rapid test ini tersedia di setiap Puskesmas. Dengan demikian, masyarakat yang datang secara proaktif bisa langsung diperiksa untuk mengetahui indikasi.

“Selain itu, kami juga meminta agar Pemkot Banda Aceh menyediakan alat pelindung diri (APD) sebagai kelengkapan petugas di lapangan,” kata Taqwaddin.

Menurut Taqwaddin, anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di Aceh cukup banyak. Tapi masyarakat belum melihat apa yang dibelanjakan dari anggaran tersebut. Padahal saat ini, angka penyebaran corona di Aceh melonjak tinggi.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya