Rapor Merah BUMN, Tidak Ada Salahnya Erick Thohir Dievaluasi

Sejumlah kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir belakangan ini terus menuai kontroversi dan mengernyitkan dahi banyak kalangan.

Mulai dari, memasukkan jenderal aktif TNI-Polri masuk ke jajaran komisaris hingga terakhir pengangkatan seorang warga negara asing (WNA) asal Australia menjabat Direksi di salah satu anak perusahaan plat merah, yaitu PT Pertamina Bina Medika atau Pertamedika.

Akibat sejumlah kebijakan kontroversial yang dikeluarkannya tersebut, Erick Thohir didemo oleh mahasiswa diberbagai daerah.

"Wajar saja para mahasiswa yang menolak adanya WNA dan jenderal TNI-Polri yang diangkat sebagai direksi maupun komisaris BUMN. Mereka tersinggung, seolah-olah bangsa Indonesia tidak ada yang mampu," ujar Ketua Koordinator BUMN Watch Naldi N. Haroen, dalam keterangannya, Senin (28/6).

"Bangsa ini mempunyai lebih dari 250 juta penduduk, buat apa mereka sekolah tinggi-tinggi kalau bangsanya sendiri tidak menghargai ilmu yang didapatkan?" imbuhnya menegaskan.

Naldi Haroen menilai, BUMN merupakan perusahaan negara yang seharusnya bisa memberikan keuntungan besar bagi hajat hidup orang banyak.

Jika kebijakan yang dikeluarkan menterinya tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan membuat BUMN terus merugi. Maka artinya menambah beban negara karena pada akhirnya akan meminta keuangan negara untuk menyuntiknya.

"PT Pertamedika adalah salah satu perusahaan kesehatan. Ini perusahaan yang krusial bagi kita. Jadi Erick Thohir jangan main-main dong dengan BUMN kita," tegas Naldi Haroen.

Selain itu, kata Naldi Haroen, apapun keputusan yang dilakukan oleh para pembantu Presiden Joko Widodo maka dapat dipastikan berimplikasi pada pemerintahan Jokowi-Maruf Amin itu sendiri.

Atas dasar itu, Naldi Haroen menyarankan agar para menteri yang membuat keputusan bisa merugikan pemerintahan Jokowi maka sepatutnya berpotensi di reshuflle.

Seperti diketahui, beberapa hari terakhir Presiden Jokowi dalam pidatonya merasa geram dan kesal dengan para pembantunya yang kinerjanya biasa-biasa saja menghadapi pandemik Covid-19.

Bahkan, Presiden Jokowi sempat melontarkan pertanyaan keras akan mereshuffle kabinet.

"Kami menilai menteri BUMN Erick Thohir sudah masuk dalam catatan merah. Jadi, menjelang satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ini tidak ada salahnya jika Erick Thohir dievaluasi. Bangsa kita punya orang-orang profesional yang bisa membenahi BUMN kita," jelasnya.

Belum lagi, lanjutnya, pihaknya juga menemukan banyaknya komisaris yang merangkap jabatan di BUMN.

Hal ini dikonfirmasi oleh temuan Ombudsman RI yang mencatat, terdapat 397 komisaris di perusahaan BUMN yang rangkap jabatan pada tahun 2019. Sementara 167 komisaris rangkap jabatan di anak usaha BUMN.

"Persis seperti temuan Ombudsman RI. BUMN Watch juga menemukan banyak rangkap jabatan di komisaris BUMN. Rangkap jabatan seperti ini tidak akan efektif dan terkesan hanya bagi-bagi jabatan," ungkapnya.

Padahal, terkait jabatan di BUMN ini berpotensi meraup bahkan menggerus keuangan negara. Sehingga, tidak menutup kemungkinan keuangan negara akan mendera kerugian yang luar biasa.

"Adanya rangkap jabatan ini berpotensi merugikan negara karena akan ada sifat conflict of interest atau konflik kepentingan. Ini akan berbahaya, karena rangkap jabatan ini otomatis setiap komisaris akan mendapatkan penghasilan double," tandasnya.