Jaringan Kemandirian Nasional meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak ragu mengganti jajaran pembantunya yang tidak berkinerja bagus/Net
Saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan, kekesalan dan kemarahan kerap jadi pelampiasan. Terlebih jika kekecewaan yang dirasakan sudah terakumulasi.
Seperti halnya harapan yang sempat digantungkan masyarakat terhadap Kabinet Indonesia Maju di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kabinet ini dianggap sebagai 'dream team' karena merupakan koalisi kubu 01 dan 02 pada Pemilihan Presiden 2019.
Di atas kertas, tidak ada lagi penghalang di pemerintahan, parlemen, maupun di lapangan untuk mewujudkan visi misi Indonesia Maju. Sayang, fakta yang terjadi dalam kurun nyaris satu tahun masa tugas para pembantu Jokowi ini, masih jauh panggang dari api.
"Sejauh ini kami melihat tidak ada gebrakan yang spektakuler kecuali kegaduhan kontra produktif yang dilakukan para menteri kabinet. Berbeda dengan jilid pertama, banyak sekali kejutan yang menjadi 'new hope' bangsa ini mengejar berbagai ketertinggalan," ucap Ketum DPP Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), A. Iwan Dwi Laksono, melalui keterangannya, Senin (29/6).
"Bahkan di situasi yang serbasulit dan kritis seperti masa pandemik Covid-19 ini tidak ada satupun terobosan maju untuk menyelesaikan persoalan. Padahal ancaman krisis sudah di depan mata. Jika dibiarkan berlarut-larut akan semakin membahayakan bangsa dan negara," imbuhnya.
Sejak awal pembentukan Kabinet Indonesia Maju, Iwan sudah meragukan kapasitas dan kapabilitas beberapa personel menteri yang ada di dalam susunan kabinet.
Terbukti, Sidang Paripurna Kabinet yang dilaksanakan tertutup pada 18 Juni lalu, baru disebarkan ke masyarakat 10 hari kemudian.
"Kami menyayangkan Sekretariat Presiden baru mengunggah video berisi arahan presiden dalam sidang paripurna kabinet di Istana Negara pada 18 Juni 2020. Kenapa baru dipublikasikan setelah 10 hari? Apa sebenarnya yang ditutupi?" tanya Iwan.
Nyatanya, lanjut Iwan, Jokowi merasakan sendiri kerja kabinet yang datar, tak punya akselerasi, hampir tidak terlihat kerja keras dan kerja cerdas dari para menteri.
Bahkan cenderung membuat kegaduhan dalam setiap kebijakan. Serta tidak mampu bekerja maksimal, yang bisa dilihat dari serapan anggaran, terobosan untuk memperbaiki situasi politik, sosial, dan ekonomi dan tidak maksimal dalam penanganannya secara langsung ke rakyat.
Untuk itu, Jaringan Kemandirian Nasional mendesak Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet demi selamatkan rakyat Indonesia. Segera gantikan menteri dan ketua/kepala lembaga yang tidak bagus performanya dan tidak mampu bertindak di situasi kritis.
"Tentunya sebagai relawan, Jaman sudah pasti selalu setia mengawal visi misi Indonesia Maju. Kami sangat berharap Bapak Jokowi tidak ragu untuk bertindak sesuai hak prerogatifnya," tandas Iwan.
