Pengendalian pandemik virus corona baru (Covid-19) di lapangan masih menimbulkan sejumlah persoalan. Sebab, Pesiden Joko Widodo telah mencatat sejumlah permasalahan tersebut masih terjadi di beberapa daerah.
Misalnya saja mengenai keengganan masyarakat untuk diperiksa rapid tes atau swab test corona.
"Ini karena apa (menolak)? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi. Sehingga yang terjadi adalah penolakan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (29/6).
Selain itu, mantan Walikota Solo ini juga masih menerima informasi mengenai penolakkan masyarakat terkait tatalaksana jenazah korban infeksi virus corona. Di mana, masih banyak masyarakat yang membawa paksa pulang jenazah keluarganya yang sudah jelas terinfeksi corona.
"Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas Covid-19 oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga tidak terjadi lagi setelah ini," ungkapnya.
Kata Jokowi, yang tidak kalah pentingnya dari penanganan dampak pandemik Covid-19 adalah penerapan tatanan hidup baru atau new normal di sejumlah daerah.
Jokowi berpesan, penerapan new normal seyogyanya harus diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang berwenang menentukan.
Pasalnya Jokowi ingin memastikan bahwa tahapan-tahapan yang harus dijalani sebelum menerapkan new normal bisa dijalankan secara baik oleh pemerintah daerah.
"Tahapannya betul-betul dilalui. Baik itu pra kondisi, timingnya kapan, diberikan panduan, ada guidens dari pusat, sehingga mereka tidak salah. Ada pra kondisi, ada ketepatan timingnya, dan yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka itu betul-betul diberikan panduan," beber Jokowi.
"Kemudian pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran harus kita libatkan," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Untuk itu, Jokowi meminta agar seluruh elemen pemerintahan bisa berkoordinasi dan bekerjasama dengan sebaik-baiknya untuk penanganan dampak Covid-19 ini. Bahkan dia menekankan agar tidak ada lagi ego sektoral di antara kementerian, lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Yang paling penting adalah pengendalian yang terintegrasi, pengendalian yang terpadu. Sehingga semua kerja kita ini bisa efektif. Enggak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga, ego kedaerahan. Apalagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini harus sudah kita hilangkan," tegasnya.
"Dukungan TNI/Polri dalam kedisiplinan di masyarakat, terutama untuk area-area publik yang berisiko kita harapkan terus betul-betul di jaga. Dan saya minta agar menyiapkan sebuah terobosan, agar ada sesuatu baru lagi yang kita kerjakan bersama-sama dan memberikan efek besar pada masyarakat, untuk betul-betul kita mematuhi protokol kesehatan yang ada," demikian Joko Widodo menutup.
