Berita

Aksi unjuk rasa orang tua murid yang kecewa dengan proses PPDB DKI Jakarta berapa waktu lalu/Net

Nusantara

Polemik PPDB DKI, KPJ: Kadisdik Gagal Memahami Kebijakan

SENIN, 29 JUNI 2020 | 11:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Persoalan pelik yang menghiasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta dinilai tak lepas dari ketidakpahaman Dinas Pendidikan dalam menjermahkan sebuah kebijakan.

Ditegaskan Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutauruk, sudah jelas Permendikbud Nomor 44 mengatur soal zonasi (jarak). Namun, Kadisdik DKI salah mengartikan dan diubah menjadi faktor umur, dengan alasan Jakarta punya demografi yang unik.

"Ini kami anggap pemikiran yang gagal paham mengartikan sebuah kebijakan, dan selalu mau menang sendiri tanpa koordinasi dengan atasannya," ucap  Amos Hutauruk, melalui keterangannya, Senin (29/6).


Lanjut Amos Hutauruk, dampak dari kebijakan Kadisdik DKI, Nahdiana, yang gagal paham itu, menyebabkan banyak pihak dirugikan baik materil dan inmateril. Hal ini dirasakan peserta didik serta orangtua yang telah bersusah payah dan berjuang untuk mendapatkan nilai yang terbaik.

Amos menambahkan, ada 40 laporan ke Komnas HAM (terkait PPDB). Bahkan sudah ada yang bunuh diri, diduga karena siswa peserta didik tersebut tidak dapat diterima masuk sekolah karena faktor umur yang diterapkan Dinas Pendidikan.

"Ini menjadi catatan sejarah kelam dunia pendidikan di Jakarta, apalagi di tengah masa pandemik Covid-19 yang kita tahu semua terdampak baik ekonomi serta fisikologis dan ini sangat memprihatinkan. Di mana perasaan Ibu Kepala Dinas Oendidikan sebagai orang tua?" sindir Amos Hutauruk.

"KPJ hanya meminta keadilan Nahdiana sebagai Kadisdik DKI Jakarta, agar mendengar aspirasi para siswa dan orangtua siswa. Jangan ibu mau menang sendiri, yang akhirnya pimpinan ibu Kadisdik yakni Gubernur Anies Baswedan ikut juga disalahkan oleh banyak pihak, karena beliau dikenal sebagai mantan menteri pendidikan nasional, yang diyakini mengerti dan paham akan kebijakan yang Kadisdik buat," imbuhnya.

Amos pun mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang bermasalah dalam proses PPDB, sementara kota lain tidak mengalami.

"Ada apa dengan Jakarta, kok tiba-tiba Ibu Kepala Dinas Pendidikan DKI bilang unik demografinya?" tandas Amos Hutauruk.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya