Berita

Aksi unjuk rasa orang tua murid yang kecewa dengan proses PPDB DKI Jakarta berapa waktu lalu/Net

Nusantara

Polemik PPDB DKI, KPJ: Kadisdik Gagal Memahami Kebijakan

SENIN, 29 JUNI 2020 | 11:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Persoalan pelik yang menghiasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta dinilai tak lepas dari ketidakpahaman Dinas Pendidikan dalam menjermahkan sebuah kebijakan.

Ditegaskan Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutauruk, sudah jelas Permendikbud Nomor 44 mengatur soal zonasi (jarak). Namun, Kadisdik DKI salah mengartikan dan diubah menjadi faktor umur, dengan alasan Jakarta punya demografi yang unik.

"Ini kami anggap pemikiran yang gagal paham mengartikan sebuah kebijakan, dan selalu mau menang sendiri tanpa koordinasi dengan atasannya," ucap  Amos Hutauruk, melalui keterangannya, Senin (29/6).


Lanjut Amos Hutauruk, dampak dari kebijakan Kadisdik DKI, Nahdiana, yang gagal paham itu, menyebabkan banyak pihak dirugikan baik materil dan inmateril. Hal ini dirasakan peserta didik serta orangtua yang telah bersusah payah dan berjuang untuk mendapatkan nilai yang terbaik.

Amos menambahkan, ada 40 laporan ke Komnas HAM (terkait PPDB). Bahkan sudah ada yang bunuh diri, diduga karena siswa peserta didik tersebut tidak dapat diterima masuk sekolah karena faktor umur yang diterapkan Dinas Pendidikan.

"Ini menjadi catatan sejarah kelam dunia pendidikan di Jakarta, apalagi di tengah masa pandemik Covid-19 yang kita tahu semua terdampak baik ekonomi serta fisikologis dan ini sangat memprihatinkan. Di mana perasaan Ibu Kepala Dinas Oendidikan sebagai orang tua?" sindir Amos Hutauruk.

"KPJ hanya meminta keadilan Nahdiana sebagai Kadisdik DKI Jakarta, agar mendengar aspirasi para siswa dan orangtua siswa. Jangan ibu mau menang sendiri, yang akhirnya pimpinan ibu Kadisdik yakni Gubernur Anies Baswedan ikut juga disalahkan oleh banyak pihak, karena beliau dikenal sebagai mantan menteri pendidikan nasional, yang diyakini mengerti dan paham akan kebijakan yang Kadisdik buat," imbuhnya.

Amos pun mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang bermasalah dalam proses PPDB, sementara kota lain tidak mengalami.

"Ada apa dengan Jakarta, kok tiba-tiba Ibu Kepala Dinas Pendidikan DKI bilang unik demografinya?" tandas Amos Hutauruk.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya