Berita

Aksi unjuk rasa orang tua murid yang kecewa dengan proses PPDB DKI Jakarta berapa waktu lalu/Net

Nusantara

Polemik PPDB DKI, KPJ: Kadisdik Gagal Memahami Kebijakan

SENIN, 29 JUNI 2020 | 11:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Persoalan pelik yang menghiasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta dinilai tak lepas dari ketidakpahaman Dinas Pendidikan dalam menjermahkan sebuah kebijakan.

Ditegaskan Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutauruk, sudah jelas Permendikbud Nomor 44 mengatur soal zonasi (jarak). Namun, Kadisdik DKI salah mengartikan dan diubah menjadi faktor umur, dengan alasan Jakarta punya demografi yang unik.

"Ini kami anggap pemikiran yang gagal paham mengartikan sebuah kebijakan, dan selalu mau menang sendiri tanpa koordinasi dengan atasannya," ucap  Amos Hutauruk, melalui keterangannya, Senin (29/6).

Lanjut Amos Hutauruk, dampak dari kebijakan Kadisdik DKI, Nahdiana, yang gagal paham itu, menyebabkan banyak pihak dirugikan baik materil dan inmateril. Hal ini dirasakan peserta didik serta orangtua yang telah bersusah payah dan berjuang untuk mendapatkan nilai yang terbaik.

Amos menambahkan, ada 40 laporan ke Komnas HAM (terkait PPDB). Bahkan sudah ada yang bunuh diri, diduga karena siswa peserta didik tersebut tidak dapat diterima masuk sekolah karena faktor umur yang diterapkan Dinas Pendidikan.

"Ini menjadi catatan sejarah kelam dunia pendidikan di Jakarta, apalagi di tengah masa pandemik Covid-19 yang kita tahu semua terdampak baik ekonomi serta fisikologis dan ini sangat memprihatinkan. Di mana perasaan Ibu Kepala Dinas Oendidikan sebagai orang tua?" sindir Amos Hutauruk.

"KPJ hanya meminta keadilan Nahdiana sebagai Kadisdik DKI Jakarta, agar mendengar aspirasi para siswa dan orangtua siswa. Jangan ibu mau menang sendiri, yang akhirnya pimpinan ibu Kadisdik yakni Gubernur Anies Baswedan ikut juga disalahkan oleh banyak pihak, karena beliau dikenal sebagai mantan menteri pendidikan nasional, yang diyakini mengerti dan paham akan kebijakan yang Kadisdik buat," imbuhnya.

Amos pun mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang bermasalah dalam proses PPDB, sementara kota lain tidak mengalami.

"Ada apa dengan Jakarta, kok tiba-tiba Ibu Kepala Dinas Pendidikan DKI bilang unik demografinya?" tandas Amos Hutauruk.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya