Berita

Aksi unjuk rasa orang tua murid yang kecewa dengan proses PPDB DKI Jakarta berapa waktu lalu/Net

Nusantara

Polemik PPDB DKI, KPJ: Kadisdik Gagal Memahami Kebijakan

SENIN, 29 JUNI 2020 | 11:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Persoalan pelik yang menghiasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta dinilai tak lepas dari ketidakpahaman Dinas Pendidikan dalam menjermahkan sebuah kebijakan.

Ditegaskan Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutauruk, sudah jelas Permendikbud Nomor 44 mengatur soal zonasi (jarak). Namun, Kadisdik DKI salah mengartikan dan diubah menjadi faktor umur, dengan alasan Jakarta punya demografi yang unik.

"Ini kami anggap pemikiran yang gagal paham mengartikan sebuah kebijakan, dan selalu mau menang sendiri tanpa koordinasi dengan atasannya," ucap  Amos Hutauruk, melalui keterangannya, Senin (29/6).


Lanjut Amos Hutauruk, dampak dari kebijakan Kadisdik DKI, Nahdiana, yang gagal paham itu, menyebabkan banyak pihak dirugikan baik materil dan inmateril. Hal ini dirasakan peserta didik serta orangtua yang telah bersusah payah dan berjuang untuk mendapatkan nilai yang terbaik.

Amos menambahkan, ada 40 laporan ke Komnas HAM (terkait PPDB). Bahkan sudah ada yang bunuh diri, diduga karena siswa peserta didik tersebut tidak dapat diterima masuk sekolah karena faktor umur yang diterapkan Dinas Pendidikan.

"Ini menjadi catatan sejarah kelam dunia pendidikan di Jakarta, apalagi di tengah masa pandemik Covid-19 yang kita tahu semua terdampak baik ekonomi serta fisikologis dan ini sangat memprihatinkan. Di mana perasaan Ibu Kepala Dinas Oendidikan sebagai orang tua?" sindir Amos Hutauruk.

"KPJ hanya meminta keadilan Nahdiana sebagai Kadisdik DKI Jakarta, agar mendengar aspirasi para siswa dan orangtua siswa. Jangan ibu mau menang sendiri, yang akhirnya pimpinan ibu Kadisdik yakni Gubernur Anies Baswedan ikut juga disalahkan oleh banyak pihak, karena beliau dikenal sebagai mantan menteri pendidikan nasional, yang diyakini mengerti dan paham akan kebijakan yang Kadisdik buat," imbuhnya.

Amos pun mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang bermasalah dalam proses PPDB, sementara kota lain tidak mengalami.

"Ada apa dengan Jakarta, kok tiba-tiba Ibu Kepala Dinas Pendidikan DKI bilang unik demografinya?" tandas Amos Hutauruk.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya