Untuk Apa Presiden Marah

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) terhitung jarang marah-marah. Apalagi kemarahan yang bisa diikuti publik, melalui berita-berita di media massa.

Kemarahan Jokowi, bisa jadi muncul karena ekspektasi kerja yang dicanangkankannya tidak sesuai dengan harapan. Baik terhadap para menteri, gubernur, bupati ataupun walikota. Atau presiden dan para menteri, gubernur, bupati, dan walikota tidak dalam satu frekwensi pemikiran yang sama.

Wajar marah .... Kita lihat, belakangan sudah ada Perppu, Keppres, bahkan Undang-undang. Semua peraturan yang sudah dikeluarkan dan diberlakukan, tapi eksekusi yang dilakukan para pembantu presiden, lambat.

Pemimpin bisa tidak hebat, jika dalam bekerja tidak disupport dengan anggaran. Jadi serba repot dan susah bila tidak ada dananya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi untuk berbuat banyak.

Duit tersedia, tapi krisis tidak bisa tertangani dengan baik dan benar. Ya marah... Walau masih bisa dimasukkan dalam kategori biasa saja, tingkat kemarahan presiden. Pasalnya, Jokowi belum berani menggeser para menteri yang menjadi penghambat pelaksanaan program kerjanya. Belum berani merombak kabinet.

Kemarahan presiden yang dipancarkan melalui media massa, sepatutnya tidak perlu terjadi. Presdien punya kewenangan yang sangat besar untuk mengatasi para penghambat program kerjanya. Sepantasnya, presiden bisa mengganti para menteri itu. Cari anak bangsa yang terbukti mampu dan bertekad kuat untuk memajukan Indonesia. Demi Rakyat.

Dalam situasi krisis, kita tak perlu sosok menteri yang kaya raya. Kita tak butuh para menteri yang mengedepankan sifat untuk dilayani. Kita tak butuh menteri berparfum wangi. Bekerja selalu harus dalam ruangan berpendingin udara. Makan pun harus dengan menu super mewah.

Bila presiden marah kepada para menteri, gubernur, bupati dan walikota, semua masih bisa terkendali dan itu sebuah kewajaran. Namun, bila rakyat yang jumlahnya lebih dari 250 juta menjadi tidak sabar karena kehidupannya dihimpit oleh berbagai masalah, lantas marah kepada para pemimpinnya, ini yang berbahaya. Bisa merusak seluruh tatanan kehidupan dan penghidupan bangsa. Tentu tidak kita inginkan.

Herdiansyah SH MH
Praktisi Hukum, tinggal di Jakarta