Tito Karnavian Kurang Profesional, Sebaiknya Jokowi Segera Reshuffle

SUDAH sangat terlihat selama Tito memimpin intitusi Polri terkesan diseret kedalam dunia politik praktis. Dengan begitu Polri terlihat sangat tidak profesional. Publik melihat Polri tidak netral dalam arus politik elektoral. Hal ini sudah menjadi gunjingan banyak orang dan semua orang tahu.

Dampak dari ketidakprofesionalan ini, kepercayan rakyat sangat menurun terhadap institusi ini, sebagaimana survei LSI Denny JA akhir tahun 2019 lalu. Survei itu menunjukan resultante hasil kerja institusi Polri yang selama Pak Tito pimpin.

Namun demikian Kapolri sekarang, Jenderal Idham Azis jauh lebih terlihat profesional di bandingkan Tito. Kalau kita lihat, Kapolri-Kapolri sebelumnya punya prestasi yang jelas: Mendirikan Badan Lemdikpol Polri, PTIK, Tipikor, BNN, BNPT. Jadi Kapolri sebelumnya punya legacy yang jelas, sedangkan Pak Tito mana? Tidak ada.

Padahal beliau adalah Profesor-Doktor.  Banyak orang berharap ketika Pak Tito jadi Kapolri bisa membuat perubahan di institusi Polri, nyatanya tidak.

Institusi yang Pak Tito pimpin selalu terkesan  tidak profesional, dimana kita lihat selama Tito pimpin ada yang jadi Kapolda dua kali,tiga kali bahkan empat kali. Ini terkesan hanya bagi bagi jabatan ke teman-temannya.

Untuk Kementerian Dalam Negeri, Tito harus belajar dari Tjahjo Kumolo. Tjahjo meskipun kader PDIP, dia tidak secara vulgar  menggiring Kemendagri yang dia pimpin dalam dunia politik praktis.

Sangat jauh berbeda Kemendagri hari ini, yang membuat anggaran yang begitu besar di tengah negara sedang sulit mencari uang untuk penanggulangan Virus Corona baru (Covid 19).

Pemberian penghargaan New Normal ke Provinsi Jawa Timur lebih terlihat unsur politik di bandingkan pembinaan kepada kepala daerah yang merupakan tugas pokok Kemendagri. Nyatanya kalau mau jujur angka kasus Covid-19 di Jatim tertinggi di bandingkan daerah lain seperti Jakarta.

Apalagi Presiden saja telah menegur dan mendatangi Jatim. Tapi malah sebaliknya justru Tito memberi penghargaan.

Ini sangat kontradiktif dengan keinginan Presiden Jokowi. Cara Tito yang terkesan tidak profesional ini, dilihat publik sebagai dukungan untuk Gubernur Jatim Khofifah. Publik pun menduga ini adalah bagian dari cara menghabisi Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan.

Saya kira institusi Kemendgari, yang mana ini adalah instutisi birokrat yang terpenting dalam negara ini, perlu dihindarkan agar tidak digiring kedalam dunia politik praktis.

Untuk itu, maka sangat wajar kalau ada reshuffel kabinet, Tito harus dipertimbangkan untuk segera diganti.

Selanjutnya setelah kita kritik ini mudah mudahan tidak ada gerakan politik praktis. Tidak ada lagi kebijakan yang ceroboh dan kontrovesial. Ini adalah kritik sekaligus harapan agar institusi Kemendagri tetap menjadi institusi yang profesional.

Yos Nggarang
Penulis adalah Sekertaris Jenderal Pergerakan Kedaulatan Rakyat