Berita

Pengadilan Federal AS/Net

Dunia

Pengadilan AS Hukum 15 Tahun Penjara Seorang Profesor China Yang Lakukan Spionase Ekonomi Dan Pencurian Teknologi

SABTU, 27 JUNI 2020 | 11:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Hakim Federal Distrik AS pada Jumat (26/6) mendakwa bersalah Profesor Hao Zhang (41) atas tiga dakwaan sekaligus, dan menjatuhi hukuman 10 hingga 15 tahun penjara. Warga negara China itu terbukti melakukan spionase ekonomi, pencurian rahasia dagang, dan terlibat konspirasi untuk kepentingan pemerintahan negaranya.

Hakim Edward Davila juga menjatuhkan denda terhadap warga negara China ini sebesr 250 ribu dolar AS untuk masing-masing tiga dakwaan itu.

Keputusan itu keluar setelah empat hari masa persidangan. Hukuman itu  dijadwalkan berlaku pada 31 Agustus mendatang.


Lima tahun yang lalu, Zhang ditangkap atas tuduhan melakukan konspirasi untuk mencuri teknologi dari dua perusahaan AS tak lama setelah dirinya lulus dari University of Southern California.

Perusahaan itu adalah Skyworks Solutions di Woburn, Massachusetts. Serta Avago Technlogies, sebuah perusahaan di San Jose, California, yang kemudian diakuisisi oleh pembuat chip Broadcom.

Teknologi yang dicuri digunakannya untuk membantu menyaring sinyal yang tidak diinginkan ke telepon pintar.

“Putusan itu adalah langkah penting dalam meminta pertanggungjawaban seseorang yang merampok rahasia dagang majikannya di AS dan berusaha mereplikasi teknologi perusahaan dan mengganti pangsa pasarnya,” kata John Demers, asisten jaksa agung jaksa agung untuk keamanan nasional, seperti dikutip dari AP, Sabtu (27/6).

Pengacara Zhang, Daniel Olmos, menolak mengomentari putusan persidangan.

Hukuman itu dijatuhkan sebagai bagian dari upaya untuk menindak pencurian teknologi buatan Amerika  yang kemudian diduga dipatenkan oleh China. Hal itulah yang mendasari perang dagang mahal antara kedua negara dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah China sendiri sejak kasus ini bergulir lima tahun lalu, secara konsisten membantah terlibat dalam upaya pencurian teknologi AS.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya