Berita

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat rapat bersama Kemenag

Nusantara

Komisi VIII Minta Menteri Agama Perhatikan Kebutuhan Ponpes, Yandri: Buat Bayar Listrik Saja Susah

SABTU, 27 JUNI 2020 | 08:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pondok pesantren (Ponpes) termasuk salah satu lembaga yang sangat terdampak pandemi Covid-19. Sebagai bagian yang memiliki peranan penting dalam pendidikan dan juga perjuangkan kemerdekaan, selayaknya ponpes mendapat perhatian lebih dari pemenrintah.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Menteri Agama Fachrul Razi memberikan perhatian khusus terhadap ponpes-ponpes yang ada di Indonesia dan dimasukkan dalam Rencana Kerja tahun 2021.  

Menurutnya, kehidupan di Ponpes cukup memprihatinkan. Kurang lebih 27 ribu ponpes sangat terdampak pandemik Covid-19.


"Kalau pemantauan kami langsung, ponpes untuk bayar listrik saja susah. Guru-guru yang mengajar di ponpes, seluruh pihak yang terlibat termasuk tukang kebersihannya, sekarang makan saja susah. Lain-lain susah karena pemasukan tidak ada," kata Yandri saat membahas RKA dan RKP dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama Fachrul Razi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).

Begitu juga dengan kondisi lima juta santri yang turut terdampak pandemik. Pasalnya banyak ponpes yang kemudian menghentikan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

"Bukan hanya ponpes yang terdampak, tapi santrinya juga. Pembelajarannya dan sebagainya," ungkapnya.

Ia berharap  Fachrul bersama jajarannya di kementerian melakukan refocusing anggaran tahun 2020 yang sedang berjalan untuk ponpes.

"Bahwa ponpes harus betul-betul kita layani dengan baik semaksimal mungkin sesuai kemampuan keuangan negara. Mungkin ada hikmah Covid-19 ini, kita dinanti oleh seluruh ponpes di Tanah Air untuk hadir," ujar politikus PAN itu.

Ia sangat berharap memasuki new normal kementerian bisa semakin memperhatikan kebutuhan Ponpes termasuk penyediaan masker, hand sanitizer, serta pengadaan rapid test.

"Semoga Pak Menteri mencari solusi terbaik," harap Yandri.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya