Berita

Wakil Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta, Riski Ari Wibowo/Net

Politik

Pembakaran Bendera, Dema UIN Jakarta Minta PDIP Dan PA 212 Sama-sama Menahan Diri

SABTU, 27 JUNI 2020 | 08:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan saat unjuk rasa ANAK NKRI menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6), terus menuai reaksi beragam di tengah masyarakat.

Wakil Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta, Riski Ari Wibowo menilai, isiden pembakaran bendera itu diyakini timbul akibat rasa kekecewaan para pendemo terhadap RUU HIP yang mereka sebut inisiatornya adalah PDIP.

Namun begitu, dia juga menyesalkan kenapa harus ada pembakaran bendera pada aksi tersebut. Sehingga berujung pada suasana yang semakin gaduh.


"Mari kita sampaikan (demo) dengan cara yang elegan, bukan malah memancing atau membuat gaduh keadaan yang sudah gaduh. Tapi tidak bisa disalahkan juga karna sejauh ini kita tidak tahu siapa oknum pembakar bendera itu. Karena bisa jadi ada pihak yang ingin mengadu domba agar suasana semakin gaduh kedepannya," kata Riski Ari Wibowo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (27/6).

Menurutnya, semua pihak diharapakn untuk menahan diri dan mengindahkan aturan hukum. Termasuk jika didapati perbedaan pandangan mengenai insiden pembakaran bendera tersebut oleh kedua belah pihak dalam hal ini PDIP dan PA 212 dkk.

"Untuk kedua pihak menahan diri, mari sama-sama menunggu pihak kepolisian bekerja dengan baik. Jangan sampai kita diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena yang paling penting bagi bangsa ini adalah utuhnya NKRI," tutur Riski Ari Wibowo.

Terlepas dari insiden pembakaran bendera tersebut, Riski Ari Wibowo menyatakan bahwa pihaknya tidak setuju dengan adanya RUU HIP. Dia menyarankan pemerintah dan DPR untuk membatalkan, dan segera mencabut RUU kontroversial tersebut dari Prolegnas Prioritas 2020.

"Sebaiknya dibatalkan karena jika RUU tersebut diteruskan bahkan sampai disahkan, ke depan akan ada gelombang gerakan rakyat yang lebih besar," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya