Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa/Net
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa 19 kabupaten dan kota siap untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 pada tanggal 9 Desember.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, pihaknya mengupayakan supaya pilkada serentak di Jatim berlangsung aman, tertib lancar dan damai, juga akan berjalan dengan proses disiplin protokol kesehatan.
"Saya yakin, berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pesta demokrasi, pilkada di Jawa Timur dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan damai. Dan yang terpenting juga aman dari penyebaran Covid-19 melalui penegakan protokol kesehatan," tegas Gubernur Kofifah dalam rapat koordinasi bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat (26/6).
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah juga akan berupaya agar partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak akan tinggi.
Sebagai evaluasi bahwa partisipasi pemilih pada Pemilu Pileg dan Pilpres Tahun 2019 mencapai angka 80,90 persen, jauh melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 77,5 persen.
"Saya berharap capaian angka tersebut dapat dipertahankan pada pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Provinsi Jawa Timur, meskipun dalam situasi darurat kesehatan karena pandemik Covid-19, di mana kita harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat," katanya.
Pemprov Jatim dalam upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan pilkada serentak 2020, telah melakukan beberapa hal. Diantaranya, menyelenggarakan sosialisasi, menerbitkan beberapa surat edaran kepada bupati/walikota penyelenggara pilkada dan surat edaran perihal penganggaran pilkada serentak 2020 nomor 131/18656/011.2/2019.
Selain itu, Gubernur Khofifah menyebutkan, dalam waktu dekat juga akan digelar rapat koordinasi dengan pihak terkait penyelengaan pilkada.
"Dalam rangka pemantapan kesiapan pelaksanaan Pilkda Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur, dalam waktu dekat kami akan menyelenggarakan Rakor dengan stakeholder terkait," jelasnya.
Sambungnya, Pemprov Jatim akan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri sebanyak sembilan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah sampai pilkada selesai digelar.
"Sedangkan terhadap 10 daerah lagi tidak diperlukan penjabat sementara karena kepala daerah yang bersangkutan telah dua peride menjabat," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, pilkada serentak di Provinsi Jawa Timur akan diikuti oleh 19 daerah. Terdiri dari 16 kabupaten dan 3 kota.
