PM Muhyiddin: Laut China Selatan Harus Tetap Jadi Area Perdamaian Dan Perdagangan

Malaysia mantap menyatakan bahwa Laut China Selatan harus menjadi lautan perdamaian dan perdagangan. Posisi Malaysia mengenai Laut China Selatan itu telah jelas dan konsisten, tidak ada yang bisa mempengaruhinya.

Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan hal itu dalam pertemuan KTT Asean ke-36 hari ini, Jumat (26/6) yang untuk pertama kalinya diselenggarakan secara virtual.

"Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan harus diselesaikan secara damai berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982," kata Muhyiddin, dikutip dari Bernama.

Muhyiddin mengatakan ia memahami bahwa permasalahan Laut China Seatan sangat kompleksitas dan sensitivitas. Dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitasnya.

"Dalam masa-masa sulit ini, sangat penting bahwa kita mengintensifkan upaya untuk membangun, mempertahankan, dan meningkatkan rasa saling percaya dan juga percaya diri untuk kepentingan wilayah dan masyarakat kita," kata Muhyiddin.

Muhyiddin juga mengangkat masalah Palestina selama KTT, di mana Malaysia sangat prihatin dengan nasib Palestina di tengah-tengah volatilitas yang berkelanjutan di Timur Tengah.

Menurutnya, ia mengecam keras dan menolak pengumuman Israel baru-baru ini untuk melaksanakan rencananya mencaplok bagian-bagian wilayah Pendudukan Palestina di Tepi Barat. Tindakan ilegal dan sepihak oleh Israel jelas mempertanyakan kesungguhannya terhadap solusi damai dan langgeng untuk konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama.

"Ini juga semakin mengurangi prospek solusi dua negara, yang didukung oleh komunitas internasional," katanya.

Muhyiddin menekankan bahwa Malaysia akan terus berdiri dalam solidaritas yang kuat dengan rakyat Palestina setelah agresi Israel.

Dia juga menyerukan kepada masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk mengutuk dan menolak rencana aneksasi Israel dan memastikan rencana itu tidak akan pernah dilaksanakan.