Berita

Protes pro-demokrasi di Hong Kong/Net

Dunia

Senat AS Loloskan RUU Sanksi China Atas UU Keamanan Nasional Hong Kong

JUMAT, 26 JUNI 2020 | 10:00 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dengan suara bulat, Senat Amerika Serikat (AS) menyetujui RUU untuk memberikan sanksi kepada China karena dianggap telah "merampas" otonomi Hong Kong.

Pemungutan suara tersebut terjadi pada Kamis (25/6) dan masih harus disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum bisa dijadikan UU.

Melansir CNA, DPR yang mayoritas adalah Demokrat kemungkinan besar akan meloloskan RUU tersebut karena selama ini telah berulang kali membawa masalah pelanggaran hak asasi manusia China.


Berdasarkan RUU tersebut, AS bisa memberikan sanksi kepada pejabat China dan polisi Hong Kong, serta bank-bank mereka.

Pengesahan RUU tersebut juga terjadi tengah proses pemberlakuan UU keamanan nasional oleh China terhadap Hong Kong. Di mana UU tersebut berisi langkah-langkah yang akan diambil oleh Beijing terkait dengan kejahatan nasional seperti subversi, terorisme, pemisahan diri, hingga campur tangan asing.

"Mereka bergerak maju dalam proses mereka untuk merampas kebebasan rakyat Hong Kong. Jadi, waktu adalah intinya," ujar Senator Chris Van Hollen dari Partai Demokrat.

"Mengesahkan resolusi Senat sebagai konsekuensi dari tindakan mereka hampir tidak akan dianggap serius di Beijing. Dan itulah mengapa penting untuk benar-benar melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa pemerintah China akan membayar harga jika terus menjalankan ini (UU keamanan nasional)," lanjutnya.

Sementara itu, pemerintahan Presiden Donald Trump telah menyatakan bahwa mereka tidak lagi menganggap Hong Kong sebagai wilayah otonom berdasarkan hukum AS.

UU keamanan nasional juga telah membangunkan gelombang protes di Hong Kong yang pada tahun lalu muncul selama berbulan-bulan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya