Berita

Eks Menkeu, Agus Martowardoyo/Net

Hukum

KPK Dalami Keterangan Eks Menkeu Agus Martowardojo Soal Proyek KTP Elektronik

JUMAT, 26 JUNI 2020 | 01:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Martowardojo dikonfirmasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal anggaran proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kamis (25/6).

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai diperiksa sekitar pukul 15.30 WIB.

Agus sendiri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos (PST) selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sandipala Arthaputra.


Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, Agus diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Keuangan.

"Agus Martowardojo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PST, penyidik mengkonfirmasi saksi saat masih menjabat Menteri Keuangan," ucap Ali Fikri kepada wartawan, Kamis malam (25/6).

Keterangan yang digali penyidik kepada Agus ialah berkaitan dengan anggaran KTP-el yang berujung adanya tindak pidana korupsi yang menjerat banyak pihak, salah satunya mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto.

"Mengenai penganggaran proyek E-KTP khususnya persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak," kata Ali.

Dalam perkara korupsi proyek e-KTP ini, KPK telah menetapkan empat tersangka baru, yakni Isnu Edhi Wijaya, Maryam S Haryani, Paulus Tannos dan Husni Fahmi.

Paulus Tannos sendiri disebut sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Sandipala Arthaputra yang merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek KTP-el.

Selain itu, dalam fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp 145,85 miliar terkait proyek KTP-el ini.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya