Berita

Warga Jepang mengenakan masker di tengah pandemik Covid-19/Net

Dunia

Dikritik Karena Tak Transparan, Panel Ahli Covid-19 Jepang Dibubarkan

KAMIS, 25 JUNI 2020 | 15:09 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebuah panel yang berisi para ahli medis yang memberi nasihat kepada pemerintah Jepang untuk menangani wabah Covid-19 akan dibubarkan.

Pembubaran panel tersebut dilakukan seiring dengan banyaknya kritik terhadap transparansi dan independensi mereka dari pengaruh pemerintah.

"Sekitar satu bulan telah berlalu sejak pencabutan keadaan darurat, menjaga keseimbangan antara pencegahan infeksi, dan kegiatan sosial ekonomi telah menjadi daya dorong tanggapan kami," ujar Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshihide Suga dalam konferensi pers pada Kamis (25/6).


"Pada saat ini, kami telah memutuskan untuk meninjau panel ahli yang memberi kami saran," tambahnya seperti dikutip Reuters.

Sehari sebelumnya,  pada Rabu (24/6), Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura mengatakan, panel para ahli medis akan dibubarkan dan pemerintah akan membuat panel baru yang berisi berbagai spesialis yang lebih luas.

Panel ahli sendiri dipimpin oleh Kepala Institut Nasional Penyakit Menular, Takaji Wakita. Kritikan terhadap panel terus bermunculan dan semakin keras sejak bulan lalu.

Pada Maret, panel tersebut dianggap menahan informasi mengenai orang tanpa gejala bisa menyebarkan virus. Panel berdalih, pemerintah meminta mereka untuk bungkam agar tidak menimbulkan kepanikan warga.
 
Wakita sendiri tidak menyangkal hal tersebut, namun ia mengatakan, permintaan pemerintah bukan satu-satunya pertimbangan atas bungkamnya panel.

“Saya tidak ingat secara akurat. Mungkin ada komentar seperti itu. Tapi itu bukan satu-satunya faktor dalam memutuskan apakah akan dimasukkan atau tidak," terang Wakita.

Jepang sendiri merupakan negara yang cukup baik dalam menangani wabah Covid-19 karena berhasil terhindar dari ledakan kasus seperti yang terjadi di negara-negara lain.

Saat ini, Jepang telah mencatatkan sekitar 18.000 kasus dengan 969 kematian.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya