Berita

Warga Jepang mengenakan masker di tengah pandemik Covid-19/Net

Dunia

Dikritik Karena Tak Transparan, Panel Ahli Covid-19 Jepang Dibubarkan

KAMIS, 25 JUNI 2020 | 15:09 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebuah panel yang berisi para ahli medis yang memberi nasihat kepada pemerintah Jepang untuk menangani wabah Covid-19 akan dibubarkan.

Pembubaran panel tersebut dilakukan seiring dengan banyaknya kritik terhadap transparansi dan independensi mereka dari pengaruh pemerintah.

"Sekitar satu bulan telah berlalu sejak pencabutan keadaan darurat, menjaga keseimbangan antara pencegahan infeksi, dan kegiatan sosial ekonomi telah menjadi daya dorong tanggapan kami," ujar Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshihide Suga dalam konferensi pers pada Kamis (25/6).


"Pada saat ini, kami telah memutuskan untuk meninjau panel ahli yang memberi kami saran," tambahnya seperti dikutip Reuters.

Sehari sebelumnya,  pada Rabu (24/6), Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura mengatakan, panel para ahli medis akan dibubarkan dan pemerintah akan membuat panel baru yang berisi berbagai spesialis yang lebih luas.

Panel ahli sendiri dipimpin oleh Kepala Institut Nasional Penyakit Menular, Takaji Wakita. Kritikan terhadap panel terus bermunculan dan semakin keras sejak bulan lalu.

Pada Maret, panel tersebut dianggap menahan informasi mengenai orang tanpa gejala bisa menyebarkan virus. Panel berdalih, pemerintah meminta mereka untuk bungkam agar tidak menimbulkan kepanikan warga.
 
Wakita sendiri tidak menyangkal hal tersebut, namun ia mengatakan, permintaan pemerintah bukan satu-satunya pertimbangan atas bungkamnya panel.

“Saya tidak ingat secara akurat. Mungkin ada komentar seperti itu. Tapi itu bukan satu-satunya faktor dalam memutuskan apakah akan dimasukkan atau tidak," terang Wakita.

Jepang sendiri merupakan negara yang cukup baik dalam menangani wabah Covid-19 karena berhasil terhindar dari ledakan kasus seperti yang terjadi di negara-negara lain.

Saat ini, Jepang telah mencatatkan sekitar 18.000 kasus dengan 969 kematian.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya