Berita

Presiden Iran Hassan Rouhani/Net

Dunia

Kesal AS Tidak Mau Minta Maaf, Iran Sampaikan Siap Bekerja Sama Dengan IAEA

KAMIS, 25 JUNI 2020 | 10:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Iran bersedia secara terbuka untuk melakukan perundingan dengan Amerika Serikat. Selama ini, Iran tidak mempermasalahkan jika pemerintahan Trump secara tulus mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf, serta tidak menekan untuk kesepakatan baru.

Bagi Iran, Amerika cukup mengembalikan kesepakatan lama dan mencabut sanksi untuk Iran. Hubungan kedua negara memburuk sejak Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir Iran tahun 2015 sehingga negara-negara besar menerapkan kembali sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Iran.

Namun, Iran yang mengaku sangat paham bagaimana AS, mengatakan bahwa selama ini AS hanya mengumbar omong kosong belaka.


Belakangan, Trump mengulangi seruan untuk membuat kesepakatan baru dengan Iran yang bertujuan untuk membatasi kerja nuklir Iran, membatasi program rudal balistiknya, dan mengakhiri dekade perang proksi regionalnya.

"Kami tidak memiliki masalah dengan perundingan dengan AS, tetapi hanya jika Washington memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan nuklir, meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada Teheran atas penarikannya dari kesepakatan 2015," kata Presiden Iran Hassan Rouhani tegas dalam pidatonya pada siaran televisi Iran, dikutip dari Reuters, Rabu (24/6).

"Kita tahu, seruan untuk melakukan pembicaraan dengan Teheran itu hanya kata-kata dan kebohongan," ujar Rouhani.  

Iran pun secara bertahap mengurangi komitmen nuklirnya. “Orang Eropa telah gagal memenuhi janji mereka. Mereka harus menjalankan kewajibannya,” kata Rouhani.

Rouhani juga mengecam sebuah resolusi pengawas nuklir AS yang disahkan pada Jumat pekan lalu yang menyerukan Iran berhenti menolak akses agen pengawas nuklir ke dua lokasi yang diduga sebelumnya menjadi lokasi pengembangan nuklir. Tak mau kalah, Rouhani mengatakan, Iran telah bekerka sama dengan badan energy atom.

"Iran siap bekerja sama dengan IAEA (Badan Energi Atom Internasional) di bawah hukum," katanya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya