Berita

Kadin Pendidikan DKI, Nahdiana/RMOL

Nusantara

Meski Dinilai Tidak Adil, Disdik DKI Tetap Lanjutkan PPDB

KAMIS, 25 JUNI 2020 | 00:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Meski ada ketidakpuasan dari sejumlah orang tua murid soal proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dinilai tidak adil, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tetap akan melanjutkan pembukaan PPDB jalur Zonasi yang akan berlangsung mulai 25,26,27 Juni 2020.

"Untuk PPDB kami sudah menjadwalkan. Dinas pendidikan itu membawahi seluruh anak-anak (sekolah). Jadi kami akan lanjut dengan proses besok. Nanti akan dilakukan evaluasi setelah proses ini selesai," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Nahdiana nya seusai rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/6).

Para orang tua murid sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI serta Kepala Dinas Pendidikan untuk membahas PPDB yang dianggap diskriminatif.


Sejumlah orang tua murid merasa Dinas Pendidikan tidak adil lantaran penerimaan siswa baru lebih mengutamakan usia dibandingkan zonasi dan juga prestasi.

Namun pertemuan dengan Gubernur tersebut tidak menemukan titik terang. Akhirnya pada Selasa kemarin, para orang tua murid pun melakukan unjuk rasa dan melapor kepada anggota dewan.

Nahdiana pun membantah tuduhan sejumlah orang tua murid dan mengatakan bahwa sistem PPDB yang dilakukan telah mengakomodir semua aspek.

"Dengan sistem ini kami menyatakan ini mengakomodir seluruh lapisan. Karena  ada jalur afirmasi, zonasi, prestasi dan anda sudah liat tadi simulasinya ketika kelas ada 36 siswa misalnya maka komposisinya menjadi heterogen," jelasnya.

Dirinya mengungkapkan, jika jumlah pendaftar PPDB Jalur  Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Nahdiana, juga tidak mengabaikan prestasi siswa, yakni dengan menyediakan Jalur Prestasi untuk menyeleksi siswa berdasarkan prestasi akademik maupun non-akademik.

"Jadi mau apapun bentuk seleksinya, jadi pasti ada yang harus sekolah di swasta. Dinas pendidikan kan bukan cuma dinas untuk sekolah negeri," terang anak buah Anies itu.

"Kami akan memulai juga membenahi swasta sehingga nanti asas kesetaraan, tidak ada kesenjangan lagi kepada sekolah yang terpolarisasi, dengan homogenitasnya, itu swasta nanti akan setara dengan negeri," pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya