Korupsi Dana Pilkada, Mantan Bendahara KPU Dituntut 2 Tahun Penjara

Mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan, Jawa Timur, Irwan Setiyadi dituntut bersalah atas dugaan korupsi dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun anggaran 2015 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,2 milliar.

Kejari Lamongan melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lamongan menyatakan perbuatan terdakwa Irwan Setiyadi terbukti melanggar Pasal  2 ayat (1) jo, Pasal 18 ayat (1) UU RI 31/1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI 20/2001 tentang perubahan atas UU RI 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Menuntut, agar majelis hakim yang memeriksa dan  mengadili perkara menjatuhkan hukuman hukuman dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan, dikurangi dengan pidana yang telah dijalani,” kata JPU Ali Prakoso saat membacakan surat tuntutannya dalam sidang telekonferensi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (24/6) seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim.

Dalam surat tuntutannya, Jaksa tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dikarenakan telah ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp 1,2 milliar.

Atas tuntutan tersebut, ketua majelis Cokorda Gede Arthana memberikan kesempatan pada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan yang sedianya akan dibacakan dalam persidangan satu pekan mendatang.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini diusut Kejari Lamongan pada 2019 lalu. Modus yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan beberapa modus diantaranya, melakukan pembayaran tanpa surat perintah bayar yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tanpa pengujian atas kebenaran hak tagih.

Selain itu Irwan diduga merekayasa pembukuan belanja dengan melaporkan kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan anggaran yang tidak sebenarnya, menyusun pembukuan belanja lebih tinggi dari yang sebenarnya dan tidak menyetorkan pajak serta menggunakan sisa dana untuk kepentingan pribadinya.