Berita

Presiden Iran, Hassan Rouhani/Net

Dunia

Hassan Rouhani: Iran Siap Diskusi Asal AS Minta Maaf Dan Beri Kompensasi

RABU, 24 JUNI 2020 | 17:29 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran sangat terbuka untuk melakukan diskusi dengan Amerika Serikat (AS), namun dengan beberapa syarat. Di antaranya AS harus meminta maaf dan memberikan kompensasi atas penarikan dirinya dari kesepakatan nuklir 2015.

Pernyataan Presiden Iran, Hassan Rouhani tersebut untuk membalas seruan Presiden AS, Donald Trump yang terus menyatakan bahwa kedua negara harus membuat kesepakatan baru.

"Kami tidak memiliki masalah terkait dialog dengan AS, tetapi hanya jika Washington memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan nuklir, meminta maaf dan memberikan kompensasi," terang Rouhani dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pada Rabu (24/6).

"Tapi kita tahu seruan (AS) untuk melakukan dialog dengan Teheran itu hanya kata-kata dan kebohongan," tekannya seperti dikutip Reuters.

Selama ini, Iran telah menyampaikan posisinya. Iran baru akan melakukan dialog dengan AS jika Washington mencabut sanksi terhadap Teheran dan kembali pada kesepakatan nuklir atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.

Poin tersebut harus dipenuhi karena setelah Presiden Donald Trump menarik AS dari JCPOA dan menerapkan sanksi, ekonomi Iran lumpuh. Bahkan sanksi tersebut membuat Iran terhambat dalam penanganan wabah Covid-19.

Meski begitu, Trump dan pemerintahannya berulang kali seruan membuat kesepakatan baru untuk membatasi program nuklir Iran, termasuk program rudal balistiknya.

Pasalnya, setelah AS keluar dari JCPOA, Iran secara bertahap mengurangi komitmen nuklirnya untuk membalas tekanan maksimum Washington dan membuat negara-negara Eropa membawa kembali AS ke dalam kesepakatan.

“Orang Eropa telah gagal memenuhi janji mereka. Mereka harus menjalankan kewajibannya,” kata Rouhani.

Selain itu, Rouhani juga menegaskan tidak akan membiarkan pengawas nuklir AS untuk meninjau dua lokasi pengembangan nuklirnya. Ia mengatakan, Iran hanya akan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang sah secara hukum.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya