Berita

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Erdogan Diduga Gunakan Yayasan Pemerintah Untuk Agenda Islamisnya Di Afrika

RABU, 24 JUNI 2020 | 09:22 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pada saat pendiriannya di tahun 1985, The Aziz Mahmud Hudayi Foundation dimaksudkan sebagai organisasi non-pemerintah yang memberikan layanan amal di bidang pendidikan, layanan sosial dan kemanusiaan. Namun, ternyata Presiden Recep Tayyip Erdogan menggunakannya untuk menguatkan kepemimpinannya.

Sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Nordic Monitor, sebuah think tank yang berbasis di Stockholm, mengungkapkan bahwa Erdogan  menggunakan yayasan tersebut untuk "merebut kembali kepemimpinan Islamnya" di Afrika, di mana ia berusaha untuk memperluas agendanya.

Javier Fernández Arribas, direktur Atalayar, dalam salah satu artikel terakhirnya, menulis, "Pemerintah Turki membuka jalan untuk proyek Islamnya di Afrika bertahun-tahun yang lalu. Baik melalui strategi 'kekuatan putih' dan dengan membangun hubungan dengan kelompok-kelompok radikal melalui Kerjasama Turki dan Badan Koordinasi (TIKA)."


Sejak itu, Erdogan telah menunjukkan minatnya. Tidak hanya di Libya, di mana ia secara aktif berpartisipasi dalam perang saudara, tetapi juga di seluruh benua Afrika, dikutip dari Atalayar, Selasa (23/6).

Nordic Monitor juga mengungkapkan yayasan ini melakukan "tipu daya lunak" terhadap Afrika. Studi Swedia menjelaskan bagaimana Presiden Erdogan, untuk tujuan ini, telah mendesak para pemimpin Afrika untuk mendukung proyek-proyek Yayasan Hudayi sesuai dengan kebijakan Islamisnya".

Bukti yang menjadi dasar penelitian ini adalah penyadapan rahasia yang diperoleh oleh Nordic Monitor yang merekam percakapan pribadi Presiden Erdogan dan Mustafa Latif TopbaÅŸ, seorang pengusaha yang dekat dengan Erdogan dan mitra Yasin al-Qadi dalam transaksi rahasia di Turki.

Al-Qadi adalah warga negara Saudi kelahiran Mesir dan pada suatu waktu ditandai oleh Departemen Keuangan AS dan komite sanksi al-Qaida PBB karena dugaan hubungannya dengan jaringan teroris Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden, meskipun ia kemudian dipindahkan dari "daftar hitam".

Juga harus disebutkan pada titik ini bahwa Mustafa Latif Topbas adalah sepupu dari mantan ketua Yayasan, Ahmed Hamdi Topbas. Dengan demikian, keluarga ini dikenal "sebagai salah satu pendukung keuangan utama kebijakan Islamis Presiden Erdogan dan partai yang berkuasa," partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Sejalan dengan hal ini, penyelidikan juga mengungkapkan bahwa sosok yang terakhir, pemimpin LSM, adalah di antara nama-nama Turki yang terkenal yang ditemukan di Panama Papers.

Percakapan itu terjadi ketika Erdogan masih menjadi Perdana Menteri.

Pada 12 Juni, Nordic Monitor mengungkapkan bahwa LSM yang didukung oleh pemerintah Ankara telah membangun sekolah di Afrika untuk mempromosikan ideologi politik Islamis Erdogan. Termasuk Yayasan Aziz Mahmud Hudayi, yang telah membangun dua sekolah dan kompleks masjid di Ghana pada tahun 2019.

Di sana, siswa dididik sesuai dengan agenda politik Islamis Turki, yang akan memungkinkan bangsa Eurasia untuk mencapai tujuan politiknya dalam beberapa tahun. Untuk tujuan ini, Persatuan Pelajar Turki Nasional (MTTB), yang mempromosikan negara Islam di Turki, digunakan sebagai panduan pendidikan.

Setelah tahun 2016 Ankara mulai mengambil kendali atas sekolah-sekolah Gulen sebelumnya.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Foundation saat ini hadir di 17 negara Afrika , yaitu Benin, Burkina Faso, Kamerun, Pantai Gading, Ethiopia, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, dan Zambia.  

Afrika adalah tujuan favorit bagi Recep Tayyip Erdogan. Setidaknya itu terlihat dari tampilan perjalanan luar negeri yang telah dilakukan Presiden Turki pada tahun-tahun terakhir.

Deutsche Welle mencatat, pada 2015 ia mengunjungi Somalia, Ethiopia dan Djibouti. Pada 2016 ia mengunjungi Uganda dan melakukan percakapan di telepon dengan pihak Kenya. Pada 2017, Erdogan singgah di enam negara Afrika. Kemudian pada 2018 ia mengunjungi Aljazair, Mauritania, Senegal dan Mali.

Partai-partai politik oposisi Turki telah berulang kali mengecam praktik-praktik yang dilakukan oleh Administrasi Erdogan itu.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:12

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,72 Juta, Begini Respon Pengusaha

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:05

Pemerintah Imbau Warga Pantau Peringatan BMKG Selama Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:56

PMI Jaksel Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:54

Trump Selipkan Sindiran untuk Oposisi dalam Pesan Natal

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:48

Pemerintah Kejar Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Aceh

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:15

Akhir Pelarian Tigran Denre, Suami Selebgram Donna Fabiola yang Terjerat Kasus Narkoba

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:00

Puan Serukan Natal dan Tahun Baru Penuh Empati bagi Korban Bencana

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:49

Emas Antam Naik, Buyback Nyaris Tembus Rp2,5 Juta per Gram

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:35

Sekolah di Sumut dan Sumbar Pulih 90 Persen, Aceh Menyusul

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:30

Selengkapnya